Iran Tuding AS Memanfaatkan Eskalasi Protes sebagai Dalih Intervensi di Tengah Ancaman Militer dan Pemadaman Internet Nasional

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan persatuan nasional di tengah krisis ekonomi dan gelombang protes (Al Jazeera)

JawaPos.com - Pemerintah Iran menilai eskalasi kekerasan dalam gelombang protes nasional yang kini memasuki pekan ketiga bukan semata dinamika domestik, melainkan bagian dari skenario yang sengaja diciptakan untuk membuka jalan bagi intervensi militer Amerika Serikat (AS). Tuduhan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan eksternal dari Washington serta pembatasan informasi melalui pemadaman internet nasional.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terbuka menuding bahwa eskalasi protes yang berubah menjadi kekerasan berdarah dimanfaatkan sebagai dalih politik dan militer. Berbicara di hadapan para diplomat asing di Teheran, ia menyatakan bahwa lonjakan kekerasan terjadi setelah peringatan keras Presiden AS Donald Trump mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (12/1/2026), Araghchi menegaskan bahwa situasi keamanan sempat memburuk pada akhir pekan, tetapi kini diklaim telah berada "di bawah kendali penuh" aparat negara. Pernyataan tersebut disampaikan saat Iran masih memberlakukan pemadaman internet nasional dan ketika Trump mengumumkan kemungkinan pertemuan dengan pihak Teheran.

Araghchi menilai pernyataan Trump justru menjadi pemicu eskalasi. "Ancaman Presiden Trump bahwa Amerika Serikat akan bertindak jika protes menjadi berdarah telah mendorong kelompok teroris untuk menyerang para pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, dengan tujuan mengundang campur tangan asing," ujarnya. 

Namun, ia menambahkan, "Kami siap menghadapi perang, tetapi kami juga siap untuk dialog," sebuah pernyataan yang menegaskan posisi ambigu Iran antara konfrontasi dan diplomasi.

Dalam penjelasan lanjutan, Araghchi mengklaim pemerintah memiliki rekaman visual yang menunjukkan distribusi senjata kepada sebagian pengunjuk rasa. Ia juga mengatakan otoritas akan segera merilis pengakuan dari para tahanan.

Menurutnya, aparat keamanan "mengikuti perkembangan di jalanan dengan sangat saksama" dan tidak akan mentoleransi kekerasan yang dianggap dipicu oleh aktor asing.

Selain itu, Pemerintah Iran menegaskan bahwa demonstrasi besar-besaran tersebut "dipanas-panasi dan dibiayai" oleh pihak asing. Narasi ini menjadi dasar bagi pendekatan keamanan yang lebih keras, termasuk pernyataan bahwa aparat akan "memburu" pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan dan kerusuhan.

Protes yang awalnya dipicu kemarahan publik terhadap melonjaknya biaya hidup kini berkembang menjadi tantangan nasional paling serius bagi pemerintahan sejak Revolusi Islam 1979. Ketidakpuasan ekonomi bertransformasi menjadi tuntutan politik yang lebih luas, sementara respons negara semakin menitikberatkan pada stabilitas dan keamanan.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah menetapkan tiga hari berkabung nasional untuk para "syuhada" yang tewas selama kerusuhan, termasuk anggota pasukan keamanan. Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan sedikitnya 109 personel keamanan meninggal dunia. Hingga kini, otoritas belum merilis angka resmi korban dari kalangan demonstran, sementara kelompok oposisi di luar negeri menyebut jumlah korban sipil mencapai ratusan orang.

Seiring meningkatnya jumlah korban dan narasi resmi negara mengenai situasi keamanan, kontrol informasi menjadi aspek krusial lain dalam krisis ini. Pemadaman internet nasional telah memasuki hari keempat, langkah yang menuai kecaman dari organisasi hak asasi manusia.

Pemantau konektivitas NetBlocks menyebut kondisi tersebut sebagai "pemadaman internet nasional" dan mencatat sudah 84 jam Iran tidak memiliki akses internet yang stabil, meskipun sebagian warga menemukan cara untuk melewati pembatasan.

Sementara itu, Amnesty International yang berbasis di London mengecam kebijakan tersebut sebagai upaya menutupi pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi itu menyebut pemutusan akses internet digunakan untuk menyembunyikan "pelanggaran dalam penindakan mematikan yang terus meningkat terhadap para pengunjuk rasa."

Menanggapi kecaman tersebut, Araghchi menyatakan pemulihan koneksi internet akan dilakukan secara bertahap. "Pemerintah sedang berkoordinasi dengan lembaga keamanan untuk memulihkan akses, termasuk bagi kedutaan dan kementerian," katanya, meski tanpa menyebutkan jadwal pasti.