JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mendorong agenda besar politik luar negerinya di Timur Tengah: memperluas normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Muslim dan kali ini dengan mengincar Indonesia.

Namun di balik pujian Trump terhadap Presiden Prabowo Subianto di forum internasional, tersimpan misi yang jauh lebih kompleks, menggunakan isu Gaza dan 'perdamaian' sebagai alat tekanan diplomatik untuk menarik Indonesia ke orbit kebijakan pro-Israel.

“Saya ingin berterima kasih kepada sahabat saya, Presiden Prabowo dari Indonesia, atas dukungannya untuk menciptakan hari baru di Timur Tengah,” kata Trump dalam KTT ASEAN di Malaysia.

Trump dikabarkan terkesan dengan gaya tegas Prabowo saat berpidato di Sidang Umum PBB. “Saya suka saat dia memukul meja itu,” ujar Trump, mengacu pada momen ketika Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

Namun di balik hubungan personal yang mulai terjalin, para pengamat menilai Trump sedang memainkan strategi lama Washington: menjual perdamaian demi kepentingan geopolitik dan ekonomi AS.

Menurut laporan Associated Press (AP), Trump telah menghidupkan kembali pembicaraan mengenai potensi Indonesia bergabung dengan Abraham Accords, kesepakatan yang sebelumnya menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

Namun rencana itu diperkirakan akan menghadapi penolakan kuat dari publik Indonesia, yang memiliki sejarah panjang solidaritas terhadap Palestina.

“Sejak era Presiden Sukarno, Indonesia membangun citra sebagai negara yang memimpin perjuangan melawan kolonialisme dunia,” ujar Dina Sulaeman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, dikutip APNews.

“Jika Indonesia tiba-tiba bergabung dengan Abraham Accords dan menormalkan penjajahan Israel atas Palestina, citra baik yang dibangun selama puluhan tahun itu akan runtuh," lanjut Dina.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina sendiri bukan hanya diplomasi simbolik. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia menolak menjalin hubungan dengan Israel sampai hak kemerdekaan Palestina diakui sepenuhnya.

Kebijakan itu menjadi bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan anti-kolonialisme yang secara konsisten diperjuangkan dari era Sukarno hingga kini.

Pemerintah Indonesia bahkan menegaskan kembali sikap itu melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang: “Setiap visi terkait Israel harus dimulai dengan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," kata Yvonne Mewengkang.

Sikap tersebut berseberangan langsung dengan pemerintahan Israel saat ini di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara terbuka menolak solusi dua negara.

Sementara itu, menurut Daniel Shapiro, mantan pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS, pembicaraan tentang normalisasi dengan Indonesia bukan hal baru.

“Pemerintahan Trump sudah membahasnya di periode pertama, dan pemerintahan Biden pun sempat melanjutkannya,” kata Shapiro.