Pemerintah Jepang Temukan Puluhan Kasus Kekerasan Anak Terjadi di TK Swasta, 10 Guru Jadi Pelaku

JawaPos.com - Kasus mengejutkan datang dari sebuah taman kanak-kanak swasta di Jepang yang diduga menjadi lokasi kekerasan terhadap anak oleh para gurunya sendiri.

Pemerintah prefektur setempat menemukan puluhan kasus pelecehan fisik dan psikologis yang dilakukan secara sistematis di lingkungan sekolah.

Dilansir dari Asahi Shimbun pada Selasa (21/10), otoritas prefektur Jepang mengungkap adanya 28 kasus kekerasan terhadap anak di Matsubara Nursery School yang dikelola oleh Matsubara Fukushi Kai.

Insiden ini melibatkan 10 guru perempuan berusia antara 20 hingga 60 tahun yang diduga melakukan tindakan kasar terhadap para siswa.

Pemeriksaan menemukan adanya 14 kasus kekerasan fisik, 4 kasus pelecehan psikologis, 4 kasus pengabaian, dan 6 kasus perawatan tidak pantas. Tindakan kekerasan terjadi terutama saat jam makan dan latihan olahraga.

Beberapa guru memaksa anak-anak makan, membentak dengan kata-kata kasar, hingga mencubit atau menarik pakaian murid yang dianggap lambat.

Bahkan, dalam beberapa kejadian, guru dilaporkan memaksa anak yang menolak makan dengan cara menyumpalkan makanan ke mulutnya.

Menurut laporan, salah satu anak sampai muntah, tetapi malah dimarahi dengan keras. Dua dari sepuluh guru itu telah dipecat sebagai sanksi disipliner setelah kasus terbongkar pada Agustus lalu.

Menurut pejabat pemerintah prefektur, kekerasan ini terjadi karena tidak adanya sistem pengawasan yang berjalan di sekolah itu. Kepala sekolah mengaku tidak mengetahui adanya praktik kekerasan di lingkungan stafnya.

"Tidak ada sistem yang berfungsi untuk memantau pengasuhan anak di fasilitas itu. Tampaknya ada budaya yang menoleransi kekerasan," ujar seorang pejabat yang melakukan audit khusus.

Ketua pengelola Matsubara Fukushi Kai, Harumi Takase menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada anak-anak dan orang tua.

"Saya meminta maaf sebanyak-banyaknya kepada anak-anak, orang tua, dan semua pihak yang terlibat. Saya masih belum memahami sepenuhnya mengapa hal ini bisa terjadi, tetapi saya percaya ini akibat kurangnya kepemimpinan saya," ujar Harumi Takase.

Takase berjanji akan mengambil langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Pemerintah prefektur saat ini menuntut pihak pengelola sekolah untuk secara resmi mengakui kesalahan dan memperbaiki sistem pengawasan guna mencegah kekerasan di masa depan.