Hamas Minta Jaminan Perang Gaza Berakhir, Donald Trump Dorong Kesepakatan di Tengah Serangan yang Berlanjut

JawaPos.com - Upaya diplomatik menuju akhir perang Gaza memasuki babak baru. Hamas menegaskan bahwa mereka hanya akan menyetujui rencana damai yang disertai jaminan berakhirnya agresi Israel dan penarikan penuh pasukan dari wilayah Palestina. 

Pernyataan ini muncul di tengah negosiasi tidak langsung yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan Amerika Serikat dan sejumlah mediator kawasan turut hadir.

Presiden AS Donald Trump, yang mempromosikan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza, menyebut ada 'peluang nyata' tercapainya kesepakatan.

Namun, isi rencananya masih menimbulkan tanda tanya besar, terutama soal kapan dan bagaimana pasukan Israel benar-benar akan keluar dari Gaza.

Pejabat senior Hamas, Fawzi Barhoum, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan penghentian perang total dan penarikan penuh pasukan pendudukan.

Hamas juga menolak tekanan untuk melucuti senjata, menyebutnya sebagai hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan.

Sumber Hamas kepada Al Jazeera menyebut bahwa kelompok itu siap melepas sandera Israel secara bertahap, seiring dengan penarikan bertahap militer Israel dari Gaza.

“Pelepasan sandera terakhir harus bersamaan dengan penarikan penuh tentara Israel,” kata sumber itu.

Khalil al-Hayya, negosiator utama Hamas, menyampaikan ketidakpercayaan mendalam terhadap Israel.

“Kami tidak mempercayai pendudukan, bahkan sedetik pun,” ujarnya kepada media Mesir. Ia menuding Israel telah dua kali melanggar gencatan senjata sebelumnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingati dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan menyebut perang Gaza sebagai perang untuk keberadaan dan masa depan Israel.

Netanyahu tidak menyinggung langsung pembicaraan damai, namun menegaskan tiga tujuan utama perang: mengembalikan semua sandera, menghancurkan kekuasaan Hamas, dan memastikan Gaza tak lagi menjadi ancaman.

Rencana Trump yang disebut sebagai 'Board of Peace' mengusulkan pemerintahan transisi di Gaza yang dijalankan teknokrat Palestina, di bawah pengawasan internasional.

Trump disebut akan menjadi pengawas langsung bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, sosok yang dikenal kontroversial di Timur Tengah.

Baik Trump maupun Netanyahu menolak Hamas berperan dalam pemerintahan Gaza pascaperang. Namun, Hamas menyatakan bersedia tidak ikut dalam struktur pemerintahan, selama rekonstruksi Gaza dilakukan oleh lembaga nasional Palestina.