Malaysia Serukan Reformasi PBB, Evaluasi Hak Veto yang Kerap Gagalkan Gencatan Senjata di Gaza

JawaPos.com - Malaysia menyerukan reformasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Dewan Keamanan (DK PBB), agar terbebas dari dominasi hak veto. Selama ini, upaya perdamaian global termasuk gencatan senjata permanen di Gaza kerap digagalkan oleh veto dari Amerika Serikat.

Dilansir dari YouTube @unitednations, hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada Selasa (28/9).

Dalam pidatonya, Hasan menyoroti penggunaan hak veto oleh negara anggota tetap DK PBB yang terus menghalangi solusi damai atas konflik Gaza.

Hasan menyebut hak veto sebagai “parodi yang menggagalkan perdamaian dunia” dan menyerukan agar praktik tersebut dihentikan.

“Kita harus terus menuntut pertanggungjawaban dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto. Dan kita harus mengejar hasilnya melalui Resolusi 377A (V): Bersatu untuk Perdamaian,” tegasnya.

Hasan juga menekankan bahwa dunia tidak boleh terus diam menghadapi penolakan terhadap suara kolektif mayoritas, hanya karena satu negara menggunakan veto.

Pernyataan keras Malaysia ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya, pada Kamis (18/9). Lagi-lagi Amerika Serikat menggagalkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera oleh Hamas, dan penghapusan blokade bantuan oleh Israel.

Rancangan tersebut didukung oleh 14 dari 15 anggota DK PBB, termasuk 10 anggota tidak tetap yang menjadi penyusunnya. Hanya Amerika Serikat yang menolak melalui veto, membuat resolusi gagal dilaksanakan.

Dalam pidatonya, Hasan menyampaikan bahwa dunia perlu memberikan tanggapan tegas terhadap kegagalan berulang DK PBB dalam memenuhi aspirasi Majelis Umum dan masyarakat internasional.

Di hadapan delegasi negara lain, Malaysia mengusulkan tiga langkah konkret mengatasi isu Gaza. Pertama tindakan nyata terhadap pasukan pendudukan, termasuk akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional.

Kedua, dukungan jangka panjang bagi Palestina dalam membangun negara yang merdeka dan berpemerintahan sendiri. Terakhir, reformasi terhadap PBB, khususnya dalam menghapus dominasi veto di DK PBB.

Pernyataan ini menegaskan posisi Malaysia sebagai salah satu negara yang vokal dan tegas membela Palestina, sekaligus mendorong tata kelola PBB yang lebih adil dan demokratis. (*)