Trump Galang Dukungan Pemimpin Dunia di Sidang PBB untuk Pembatasan Pencari Suaka

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengadakan pertemuan di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation General Assembly (UNGA) untuk mengklaim sistem suaka global itu rusak.

Dilansir dari Al Jazeera, pada Kamis (25/9/2025), Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau memimpin panel bertajuk ‘Sistem Suaka Pengungsi Global: Apa yang Salah dan Bagaimana Memperbaikinya?’.

Landau menyerukan kepada negara-negara lain untuk menindak tegas para pencari suaka. "Jika ada ratusan ribu pencari suaka palsu, lalu apa yang terjadi dengan sistem suaka yang sebenarnya?," kata Landau.

"Lalu, mengatakan bahwa prosesnya rentan terhadap penyalahgunaan bukanlah xenofobia; itu bukan berarti bersikap jahat," tambahnya.

Trump telah berupaya merombak sistem imigrasi AS dan mengajak negara-negara lain untuk bergabung. Panel hari Kamis tersebut mencakup perwakilan dari Kosovo, Bangladesh, Liberia, dan Panama.

Di antara perubahan yang diupayakan pemerintahan Trump adalah penataan ulang sistem suaka, yang mulai terbentuk setelah Perang Dunia II.

Landau menjelaskan, bahwa AS ingin melihat suaka menjadi status sementara, dengan para pemohon suaka tersebut akhirnya kembali ke rumah.

Pemerintahan Trump juga menekankan, bahwa tidak ada hak untuk menerima suaka di negara pilihan.

Berdasarkan sistem saat ini yang ditetapkan dalam hukum AS pada 1980, orang yang mencari suaka dapat mengajukan permohonan begitu mereka berada di tanah AS, terlepas dari apakah mereka datang melalui jalur hokum atau tidak.

Agar memenuhi syarat, pelamar harus menunjukkan rasa takut akan penganiayaan di negara asal mereka karena alasan tertentu terkait ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik mereka.

Pengajuan suaka terkadang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk ditinjau. Namun, Landau berpendapat, bahwa sistem tersebut telah menjadi rentan terhadap penipuan.

"Sistem suaka telah menjadi celah besar dalam undang-undang imigrasi kita. Saya pikir kita harus realistis bahwa undang-undang ini sekarang disalahgunakan," kata Landau.

Namun dugaan penipuan dalam klaim suaka hanya menyumbang sebagian kecil dari klaim yang tidak berhasil, menurut Pusat Investigasi Pelaporan Arizona pada bulan April.

Diketahui, sejak memenangkan masa jabatan keduanya pada pemilu 2024, Trump telah menjadikan pemberantasan imigrasi sebagai fokus utama kepresidenannya.

Bagian dari kampanye tersebut adalah memperketat proses suaka. Pada 20 Januari, hari pertamanya kembali menjabat, Trump mengeluarkan proklamasi yang menggunakan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan atau Immigration and Nationality Act (INA) sebagai cara untuk membatasi suaka di perbatasan selatan AS.