AS Ajukan Veto Keenam di Dewan Keamanan PBB, Desakan Gencatan Senjata di Gaza Gagal Lagi

Diplomat AS Morgan Ortagus ajukan veto di Dewan Keamanan PBB, Kamis (19/9). (Dok. Mathrubhumi)

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) pada Kamis lalu (18/9/2025) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang akan menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza.

Resolusi itu juga menuntut Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina. Teks yang disusun oleh 10 dari 15 anggota dewan juga akan menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok lain.

Dilansir dari Reuters, resolusi ini menerima 14 suara dukungan. Ini adalah keenam kalinya AS memberikan veto di Dewan Keamanan PBB atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas.

"Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza, tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tidak dikonfirmasi," kata Duta Besar Denmark untuk PBB Christina Markus Lassen kepada dewan sebelum pemungutan suara.

"Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan dan kemanusiaan ini, yang mendorong kita untuk bertindak hari ini," ujarnya.

Kota Gaza dan daerah sekitarnya secara resmi menderita kelaparan dan kemungkinan akan menyebar, demikian yang ditentukan oleh pemantau kelaparan global bulan lalu.

Sementara itu, Amerika Serikat sangat tampak melindungi sekutunya, Israel, di PBB. Namun, dalam langkah langka pekan lalu, Amerika Serikat mendukung pernyataan Dewan Keamanan yang mengecam serangan baru-baru ini terhadap Qatar, meskipun teksnya tidak menyebutkan Israel bertanggung jawab.

Langkah ini mencerminkan tindakan Presiden AS Donald Trump atas serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, veto AS pada hari Kamis menunjukkan bahwa hanya seminggu kemudian, Washington kembali dengan tegas memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

"Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutiya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini bisa berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya," ujar diplomat AS Morgan Ortagus kepada dewan sebelum pemungutan suara.

Israel tidak senang dengan pernyataan Dewan Keamanan PBB mengenai serangan terhadap Qatar, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis, menambahkan, bahwa secara keseluruhan tingkat kerja sama dengan AS sangat tinggi. "Sehingga kami setuju dengan hal itu," imbuh Danny Danon.

Danon mengatakan, bahwa setelah Netanyahu menyampaikan pidato pada pertemuan tahunan Majelis Umum PBB para pemimpin dunia minggu depan, perdana menteri akan pergi ke Washington untuk bertemu dengan Trump pada tanggal 29 September 2025.

Netanyahu mengatakan awal bulan lalu, bahwa ia telah diundang oleh Trump untuk mengunjungi Gedung Putih. Dewan Keamanan PBB juga akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi mengenai Gaza pada hari Selasa sementara para pemimpin dunia berada di New York.

Menurut otoritas kesehatan setempat, serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu perang di Gaza. Hamas menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 251 orang disandera, menurut penghitungan Israel. Lebih dari 64.000 orang, yang sebagian besar juga warga sipil, telah tewas selama perang di Gaza.

Baca Juga: Benjamin Netanyahu Sebut Eliminasi Petinggi Hamas Kunci Akhiri Perang Gaza