Tentara Nepal Cari Jalan Keluar Krisis Politik, Sushila Karki Jadi Kandidat Kuat Pemimpin Interim

JawaPos.com - Nepal tengah berada di persimpangan politik setelah gelombang protes besar-besaran menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Pemerintahan, menteri dan pejabat lainnya juga banyak yang mundur.

Tentara kini mengambil peran sentral dalam memfasilitasi dialog dengan para demonstran untuk menentukan pemimpin interim, di tengah ketegangan yang masih menyelimuti ibu kota Kathmandu.

Tentara yang sejak dua hari terakhir berpatroli di jalan-jalan Kathmandu menyebut pembicaraan awal telah dimulai. “Diskusi awal sedang berlangsung dan akan berlanjut hari ini. Kami berupaya menormalkan keadaan secara bertahap,” kata juru bicara militer Raja Ram Basnet, Kamis (11/9).

Nama mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki (73), yang pernah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama di posisi tersebut pada 2016, muncul sebagai kandidat kuat pemimpin interim. Banyak tokoh gerakan protes menilai Karki sosok bersih dan berani.

“Kami melihat Sushila Karki apa adanya—jujur, tak gentar, dan konsisten. Dia pilihan tepat," ujar Sujit Kumar Jha, salah seorang demonstran muda mengutip Al-Jazeera.

Meski Karki telah menyatakan kesediaan, jalur konstitusional untuk pengangkatannya masih dicari. Beberapa perbedaan pendapat juga muncul di kalangan pengunjuk rasa yang belum sepenuhnya sepakat soal pencalonannya.

Dukungan bagi Karki datang dari Wali Kota Kathmandu Balen Shah hingga sejumlah tokoh muda, namun fragmentasi di antara kelompok protes maupun partai arus utama membuat arah politik Nepal masih abu-abu.

Meski sudah ada upaya untuk meredakan demonstrasi dengan jalur diskusi, situasi keamanan tetap rapuh. Menurut laporan rumah sakit, jumlah korban jiwa akibat kerusuhan meningkat menjadi 31 orang. Identitas sebagian besar telah terkonfirmasi, meski beberapa masih belum diketahui.

Krisis ini berawal dari larangan media sosial yang memicu kemarahan generasi muda. Protes berkembang menjadi gerakan Gen Z yang menuntut pemberantasan korupsi dan perbaikan ekonomi. 

Unjuk rasa sempat meluas hingga membakar gedung-gedung pemerintah, rumah pejabat, serta sejumlah hotel, termasuk Hilton di Kathmandu dan beberapa penginapan di kota wisata Pokhara.

Sebelumnya, Presiden Ramchandra Paudel menyerukan agar semua pihak menahan diri dan membuka jalan keluar dalam kerangka konstitusi. “Saya berusaha keras mencari solusi yang bisa menjawab aspirasi rakyat,” katanya.

Sementara itu, kehidupan publik belum sepenuhnya pulih. Sekolah, kampus, dan toko masih tutup, sementara layanan penting mulai berjalan terbatas. Pemerintah tetap memperpanjang jam malam hingga Jumat, tetapi militer memberikan kelonggaran bagi pekerja layanan vital dan penumpang pesawat.

Menurut laporan Al Jazeera dari Kathmandu, suasana kota digambarkan sebagai 'tenang tapi rapuh'. Banyak pihak menaruh harapan bahwa dialog yang dipimpin tentara dapat melahirkan pemerintahan interim yang disepakati bersama. 

Namun, dengan faksi-faksi protes yang kerap bersilang pandang, jalan menuju stabilitas masih penuh ketidakpastian.