Australia Segera Akui Palestina di PBB, Aktivis Nilai Hanya Dalih Politik jika Tanpa Aksi Nyata

Nasser Mashni kritik pengakuan Palestina oleh Australia, sebut butuh tindakan nyata, bukan sekadar simbolis. (The Australian Jewish News)

JawaPos.com - Presiden Jaringan Advokasi Australia Palestina (APAN), Nasser Mashni, mengkritik keputusan pemerintah federal Australia yang akan mengakui negara Palestina pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.

Dalam konferensi pers di Melbourne, Mashni menilai langkah yang diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese ini, yang sejalan dengan sikap Inggris, Kanada, dan Prancis, sekadar menjadi 'dalih politik' dan tidak akan menghentikan apa yang ia sebut sebagai 'genosida yang sedang berlangsung di Gaza'. 

“Pengakuan tidak ada artinya selama Australia terus berdagang, memasok senjata, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang melakukan kekejaman ini,” tegas Mashni dikutip via Guardian.

Ia menekankan, hak-hak Palestina bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara-negara Barat atau bergantung pada persetujuan pihak yang disebutnya sebagai 'penindas kolonial'. 

Menurutnya, negara-negara Barat justru memiliki kewajiban hukum untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar simbolis. Mashni juga mendesak pemerintah Australia mengambil langkah lebih konkret alih-alih retorika semata.

Misalnya, menghentikan seluruh perdagangan militer dengan Israel, bahkan untuk komponen sekecil apa pun dan menjatuhkan sanksi tingkat negara terhadap Israel.

Langkah lain yang juga bisa dianggap sebagai aksi nyata yakni memperluas sanksi yang saat ini hanya berlaku bagi dua menteri Israel menjadi untuk seluruh kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menanggapi pertanyaan soal solusi dua negara, Mashni menegaskan prioritas utamanya adalah menghentikan pembantaian terhadap warga Palestina. 

“Apa yang terjadi setelahnya akan menjadi keputusan rakyat Palestina ketika mereka benar-benar memiliki hak menentukan nasib sendiri,” ujarnya.

Terkait kemungkinan peran Hamas dalam masa depan Palestina, Mashni menyatakan hal itu sepenuhnya keputusan rakyat Palestina, bukan negara lain. “Keputusan ada di tangan mereka di akhir proses,” tambahnya.