Selain Subsidi Tukar Tambah Elektronik, Tiongkok Berencana Beri Bantuan Senilai 8 Juta Rupiah untuk Anak Batita

JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok tengah menghadapi tantangan serius dalam mendorong konsumsi domestik.

Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan program subsidi tukar tambah berskala besar yang terbukti efektif meningkatkan penjualan berbagai produk rumah tangga.

Namun, para ahli kini mempertanyakan dampaknya setelah subsidi ini mulai dihentikan di sejumlah daerah.

Dilansir dari The Star pada Senin (14/7), pemerintah Tiongkok mengalokasikan dana hingga US$42 miliar (sekitar Rp 678 triliun) untuk program tukar tambah barang konsumsi.

Program ini memberikan diskon 15–20% untuk produk-produk seperti ponsel, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan listrik, dengan tujuan mendongkrak konsumsi yang lesu akibat perlambatan ekonomi dan perang dagang dengan Amerika Serikat.

Langkah ini terbukti berhasil. Data bulan Mei menunjukkan peningkatan penjualan ritel sebesar 6,4%, melebihi ekspektasi ekonom.

Penjualan produk seperti iPhone, smartphone Xiaomi, dan AC hemat energi meningkat pesat, sebagaimana dialami warga Tianjin bernama Zhan Demi yang memanfaatkan program ini untuk memperbarui perangkat rumah tangganya.

“Banyak orang bahkan menganggur, atau terpaksa berhenti bekerja, atau gajinya dipotong. Akibatnya, tidak hanya kekurangan uang, orang-orang cenderung membandingkan dan membuat pilihan dengan lebih penuh pertimbangan,” ujar Zhan dikutip dari The Star.

Namun, beberapa kota besar seperti Chongqing mulai menghentikan sementara program ini karena dana subsidi nyaris habis. Pemerintah setempat menyatakan bahwa ini hanya jeda sementara sebelum putaran berikutnya dimulai.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga. Menurut perusahaan jasa keuangan dan perbankan investasi asal Jepang, Nomura, penjualan ritel dapat menurun 0,4 poin persentase pada paruh kedua 2025 dan hampir 1 poin pada awal 2026, jika program benar-benar dihentikan.

Sebagai alternatif, pemerintah Tiongkok mulai merancang kebijakan tambahan, seperti bantuan tunai tahunan sebesar US$500 atau sekitar Rp 8.175.000 per anak bagi keluarga dengan anak usia di bawah tiga tahun.

Langkah ini dianggap sebagai pergeseran pendekatan untuk merangsang konsumsi jangka panjang.

Masalah konsumsi di Tiongkok tidak hanya soal minat belanja, tetapi juga terkait dengan tingkat tabungan tinggi dan minimnya jaminan sosial. Banyak warga, termasuk para pekerja sektor informal, tidak memiliki perlindungan yang memadai dari risiko ekonomi.

Meskipun program subsidi tukar tambah telah membawa angin segar bagi penjualan, tantangan struktural ekonomi Tiongkok belum sepenuhnya teratasi.

Tanpa kebijakan jangka panjang yang menyasar akar masalah daya beli dan rasa aman finansial masyarakat, lonjakan konsumsi dikhawatirkan hanya bersifat sementara.