Trump Tegaskan Iran Tolak Inspeksi dan Lanjutkan Pengayaan Uranium, Namun Sebut Pejabat Teheran Ingin Bertemu Langsung

Presiden AS Donald Trump di tengah ketegangan nuklir Iran-Israel-AS dan klaim keinginan dialog dari Teheran (Dok. OpenAI)

JawaPos.com – Ketegangan nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa Teheran belum mengizinkan inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklirnya, dan masih melanjutkan kegiatan pengayaan uranium yang kontroversial.

Dalam pernyataan kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan bahwa dia percaya program nuklir Iran telah "dihentikan secara permanen." Namun, Presiden AS itu juga mengakui bahwa Teheran masih memiliki potensi untuk memulai kembali program tersebut di lokasi berbeda.

"Saya rasa mereka harus memulai program nuklir di lokasi lain. Dan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi masalah," ujar Trump seperti dikutip Al Jazeera, Senin (7/7/2025), saat dalam perjalanan menuju New Jersey usai menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan di Gedung Putih.

Lebih lanjut, dilansir dari Al Jazeera, Senin (7/7/2025), Trump menegaskan bahwa dia tidak akan mengizinkan Iran melanjutkan program nuklirnya, sambil menambahkan bahwa "para pejabat Iran ingin bertemu dengan saya."

Trump juga menyatakan akan membahas isu Iran dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada pertemuan di Gedung Putih awal pekan ini. Pertemuan itu diperkirakan juga akan membahas kemungkinan gencatan senjata di Gaza.

Di sisi lain, Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) pada Jumat (4/7/2025), menyatakan telah menarik seluruh inspektur mereka dari Iran, menyusul kebuntuan terkait akses ke fasilitas nuklir yang sebelumnya dihantam oleh serangan gabungan AS dan Israel. Ketegangan ini membuat tugas pengawasan dan verifikasi IAEA semakin terhambat.

Meskipun AS dan Israel menuduh Iran tengah memperkaya uranium untuk senjata nuklir, Teheran bersikeras bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan sipil. Bahkan, baik lembaga intelijen AS maupun Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi belum menemukan bukti bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Grossi menekankan bahwa "penting sekali untuk melanjutkan dialog dengan Iran guna memulihkan kerja pengawasan sesegera mungkin."

Namun demikian, serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran telah memperburuk ketidakpercayaan Teheran terhadap IAEA. Pemerintah Iran menuding badan tersebut tidak bersikap netral karena gagal mengutuk serangan AS-Israel serta mengeluarkan resolusi pada 12 Juni yang menuduh Iran tidak patuh terhadap kewajiban nuklirnya—sehari sebelum serangan terjadi.

Sebagai respons, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memerintahkan pemutusan hubungan kerja sama dengan IAEA. Parlemen Iran sebelumnya telah mengesahkan undang-undang untuk menangguhkan kerja sama tersebut, yang juga telah disetujui oleh Dewan Penjaga Konstitusi. "Keputusan ini diambil demi menjaga sepenuhnya kedaulatan dan integritas teritorial Republik Islam Iran," kata juru bicara Dewan, Hadi Tahan Nazif.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penangguhan akan tetap berlaku hingga "keamanan fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran terjamin." Kendati demikian, IAEA mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penghentian kerja sama itu dan belum jelas kapan inspektur bisa kembali ke Iran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak permintaan Grossi untuk mengunjungi situs-situs yang diserang. Dia menyatakan, "Desakan Grossi untuk mengunjungi lokasi yang dibom dengan dalih perlindungan adalah tidak bermakna, bahkan mungkin berniat jahat."

Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan militernya telah menghancurkan atau merusak parah tiga fasilitas pengayaan uranium Iran. Namun, masih belum jelas keberadaan stok sembilan ton uranium yang telah diperkaya—termasuk lebih dari 400 kilogram yang telah mencapai tingkat kemurnian hingga 60 persen. Meskipun belum mencapai 90 persen, level tersebut sudah mendekati standar bahan baku senjata nuklir.

Kondisi ini menempatkan dunia dalam persimpangan berbahaya antara stabilitas kawasan dan risiko konfrontasi berkepanjangan. Dengan kepercayaan yang terkikis dan institusi pengawasan internasional yang dilemahkan, krisis nuklir Iran kini bukan hanya ujian bagi hubungan bilateral, tetapi juga bagi tatanan global yang selama ini bergantung pada diplomasi, transparansi, dan penegakan hukum internasional.