PBB Minta Negara Pro-Israel Pulihkan Pendanaan UNRWA yang Dibekukan Karena Tuduhan Israel

JawaPos.com – PBB buka suara atas kasus penghentian pendanaan UNRWA oleh negara-negara pro-Israel.

Penghentian pendanaan ini terjadi karena Israel menuduh UNRWA berkolusi dengan Hamas pada serangan lintas batas 7 Oktober 2024.

Israel tidak hanya menuduh UNRWA, mereka juga mendesak negara lain mengikuti jejak Amerika dan Kanada yang telah menghentikan pendanaan mereka pada badan PBB tersebut. Atas masalah yang muncul pada badan PBB ini, Sekjen PBB buka suara.

Dilansir dari MEE (29/1), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar pendanaan untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dipulihkan, dan memperingatkan bahwa jutaan warga Palestina bergantung pada badan tersebut.

Beberapa negara, termasuk AS dan Inggris, menangguhkan pendanaan untuk badan tersebut pada hari Jumat setelah Israel menuduh bahwa 12 dari 30.000 karyawan di Unrwa terlibat dalam serangan pimpinan Hamas di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober.

Merespon tuduhan Israel pada hari Jumat (26/1), UNRWA mengatakan telah memutuskan hubungan dengan sejumlah pegawai dan meluncurkan penyelidikan.

Guterres mengatakan, meski ada kekhawatiran, perlu ada jaminan kelangsungan keberadaan badan tersebut.

“Meskipun saya memahami kekhawatiran mereka, saya sendiri merasa ngeri dengan tuduhan ini, saya sangat menghimbau kepada pemerintah yang telah menghentikan kontribusi mereka, setidaknya, menjamin kelangsungan operasi UNRWA,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Guterres menambahkan bahwa dua juta warga sipil di Gaza bergantung pada bantuan penting UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari.

Dia memperingatkan bahwa pendanaan yang ada saat ini tidak akan memungkinkan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan pada bulan Februari.

“Pasti ada konsekuensi atas dugaan perbuatan tercela yang dilakukan para pegawai tersebut. Namun puluhan ribu pria dan wanita yang bekerja untuk Unrwa, banyak di antara mereka yang berada dalam situasi paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan, tidak boleh dihukum,” Ujar Guterres.

Guterres menambahkan “kita harus menanggapi kebutuhan mendesak dari populasi yang putus asa yang mereka (UNRWA) rawat.”.

UNRWA didirikan pada tahun 1949, setahun setelah Nakba (atau bencana) di mana 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka selama pembentukan Israel.

Badan ini dibentuk untuk memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat (West Bank) yang diduduki, Yordania, Suriah dan Lebanon.

Saat ini, UNRWA adalah penyedia lapangan kerja terbesar kedua di Gaza, setelah Hamas. Badan tersebut memiliki total 30.000 karyawan, 13.000 diantaranya berada di Jalur Gaza.