Perbaikan Pangkalan Militer AS di Jepang Dimulai, Warga Okinawa Gelar Unjuk Rasa

JawaPos.com - Pemerintah Jepang pada Rabu (10/1) mengumumkan memulai pekerjaan dalam perbaikan tanah untuk mendukung relokasi pangkalan militer utama Amerika Serikat di wilayah Okinawa, Jepang.

Pemerintah pusat Jepang dinilai warga Okinawa bersikap semena-mena dan tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.

Dilansir dari CGTN News pada Jumat (12/1), Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan bahwa peresmian tersebut menandai dimulainya pekerjaan dan kemungkinan besar akan memakan waktu hingga sembilan tahun.

Jangka waktu yang cukup panjang tersebut dikarenakan perlunya memperkuat struktur tanah lunah dibawah laut untuk lokasi pangkalan udara milik korps marinir AS.

Perbaikan tanah diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan penimbunan yang merupakan bagian dari proyek untuk merelokasi pangkalan Futenma dari permukaan warga di Okinawa.

Pada 28 Desember 2023, Pemerintah Jepang memberikan lampu hijau untuk rencana itu atas nama pemerintah Okinawa mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengesampingkan keberatan pemerintah prefektur.

Pemberian izin tersebut menandai pelaksanaan tugas administrasi pemerintah daerah yang pertama kalinya dilakukan pemerintah pusat di bawah undang-undang.

Okinawa merupakan daerah 70 persen dari seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang.

Banyak warga yang menentang pemindahan pangkalan di dalam prefektur pulau selatan Jepang itu dan justru menginginkan pangkalan militer dipindahkan di luar wilayah Okinawa.

Pada September 2023,Tamaki mengatakan kepada CN News pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss mengatakan bahwa konsentrasi pangkalan militer AS di Jepang mengancam perdamaian warga.

Wilayah Okinawa semakin tidak kondusif dan memprotes pemerintah Jepang secara paksa mengisi wilayah laut yang berharga untuk membangun pangkalan militer AS yang baru.