Tiongkok Marah setelah AS Tunjuk Utusan HAM Terkait Masalah Tibet

JawaPos.com - Hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat sepertinya belum akan membaik dalam waktu dekat. Saat ini, kedua negara saling "serang" di pelbagai bidang. Terbaru, Tiongkok marah kepada AS setelah negara pimpinan Donald Trump itu dinilai terlalu mengintervensi Tibet.

Tiongkok menuding AS berusaha memicu ketidakstabilan di Tibet setelah AS menunjuk seorang pejabat hak asasi manusia (HAM) sebagai koordinator khusus untuk masalah-masalah di Tibet. Tiongkok menilai Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok sehingga negara lain, terutama AS, dilarang campur tangan.

• Baca juga: Tensi Meninggi, 2 Perusahaan Internet Tiongkok Pilih Hengkang dari AS

"Masalah Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok yang tidak memungkinkan adanya campur tangan asing," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian seperti dilansir Reuters.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan bahwa Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, HAM, dan Perburuhan, Robert Destro, akan mengambil posisi tambahan sebagai koordinator khusus untuk masalah Tibet. Jabatan tersebut kosong sejak dimulainya masa jabatan Trump pada 2017.

Terkait hal itu, Tiongkok secara konsisten menolak untuk berurusan dengan koordinator AS dan melihatnya sebagai campur tangan urusan dalam negerinya.

"Penunjukan yang disebut koordinator untuk masalah-masalah Tibet merupakan manipulasi politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan menciptakan ketidakstabilan di Tibet. Tiongkok dengan tegas menentang hal itu," imbuh Zhao.

Penunjukan tersebut dilakukan pada saat hubungan AS-China telah berada ke titik terendah dalam beberapa dekade karena berbagai masalah. Termasuk perdagangan, Taiwan, HAM, Laut China Selatan, dan virus Korona.

Destro sendiri memiliki tugas memimpin upaya AS untuk mempromosikan dialog antara Tiongkok dan Dalai Lama atau perwakilannya, melindungi identitas agama, budaya, dan bahasa Tibet yang unik, serta mendesak agar hak asasi mereka dihormati. Hal ini dikatakan Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Tiongkok menguasai Tibet pada 1950 dan digambarkan sebagai pembebasan damai untuk membantu wilayah Himalaya yang terpencil itu meninggalkan masa lalu feodalnya. "Orang-orang dari semua kelompok etnis di Tibet adalah bagian dari keluarga besar bangsa Tiongkok, dan sejak pembebasan damai, Tibet telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang makmur," beber Zhao.

Setiap orang di Tibet disebutnya menikmati kebebasan beragama dan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya. Namun para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, mengatakan aturan Tiongkok disamakan dengan genosida budaya.

Pada Juli lalu, Pompeo mengatakan AS akan membatasi visa untuk beberapa pejabat Tiongkok yang terlibat dalam memblokir akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam pelanggaran HAM. Pompeo menambahkan bahwa AS mendukung otonomi yang bermakna untuk Tibet.