Najib Razak Minta Jho Low Tanggung Jawab Pembelian Kapal Pesiar Mewah

JawaPos.com - Setelah rentetan tuduhan yang diajukan terhadap mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Kini buronan terkait dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Jho Low juga diminta harus bertanggung jawab jika terbukti telah membeli kapal pesiar super yacht dengan uang yang dicuri dari 1MDB.

Najib Razak mengatakan, Jho Low harus bertanggung jawab jika terbukti benar membeli kapal pesiar super yacht menggunakan dana 1MDB pada Senin, (13/8). Kementerian Kehakiman AS mengklaim dalam gugatan perdata pada tahun lalu bahwa kapal pesiar terdaftar senilai USD 250 juta dimiliki oleh Long Taek Jho, 37 tahun, juga dikenal sebagai Jho Low.

Hingga kini Jho Low tidak diketahui keberadaannya. Low melalui pengacaranya bersikeras bahwa penyitaan kapal pesiar dan serah terima dari Indonesia ke Malaysia oleh polisi Indonesia ilegal.

Menurut pengacara Low, Kementerian Kehakiman AS belum membuktikan kasusnya bahwa yacht tersebut terkait dengan 1MDB.

Namun Najib bersikeras bahwa dia dan pemerintah sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kapal pesiar super 92  meter yang kini berlabuh di Boustead Cruise Terminal di Port Klang, 60 km barat Kuala Lumpur tersebut.

“Saya tidak ingin mengatakan apa pun. Kami tidak terlibat dengan kapal pesiar. Saya selalu menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum. Jika kapal pesiar diperoleh dengan cara yang ilegal maka dia harus bertanggung jawab untuk itu," kata Najib seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, (14/8).

The Equanimity telah ditangkap di bawah hukum maritim Malaysia pada 7 Agustus. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bersikeras bahwa kapal pesiar itu milik Malaysia dan mengatakan, pemerintah perlu menjualnya sesegera mungkin karena mempertahankan biaya kapal pesiar sekitar USD 500 ribu per bulan pada Sabtu lalu.

Dia juga mengatakan, kapal pesiar tidak akan terbuka untuk umum untuk melestarikan kondisi kapal pesiar. Low melalui pengacaranya menuduh Mahatir membajak proses hukum di Amerika Serikat (AS) dan Indonesia dengan mengabaikan aturan hukum untuk kepentingan politik.