Oxfam Sebut Miliarder Dunia Makin Kaya Raya dan Pengaruh Politik Mereka Semakin Menguasai Global

JawaPos.com - Kekayaan miliarder dunia terus mencetak rekor tertinggi sekaligus memperluas pengaruh mereka dalam politik dan media global, menurut laporan terbaru organisasi kemanusiaan internasional Oxfam. Lonjakan kekayaan ini mencerminkan konsentrasi ekonomi yang semakin tajam di tangan segelintir individu dengan daya pengaruh lintas sektor dan lintas negara.

Dalam laporannya, Oxfam menjelaskan bahwa akumulasi kekayaan yang kian ekstrem tidak hanya memperlebar kesenjangan ekonomi, tetapi juga memperluas jangkauan kekuasaan politik golongan superkaya, sehingga menimbulkan tekanan serius terhadap kualitas demokrasi. Organisasi tersebut menegaskan bahwa konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik kini semakin berjalan beriringan di tingkat global.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (20/1/2026), laporan tersebut mencatat bahwa total kekayaan miliarder dunia mencapai USD 18,3 triliun atau sekitar Rp 310.155 triliun dengan kurs Rp 16.950 per dolar AS, meningkat 16 persen pada 2025 dan tumbuh 81 persen sejak 2020. Pertumbuhan kekayaan luar biasa ini terjadi bersamaan dengan stagnasi pengurangan kemiskinan global, yang "secara umum berada pada posisi yang sama seperti pada 2019."

Selain itu, jumlah miliarder dunia kini melebihi 3.000 orang, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Namun, menurut Oxfam, akumulasi kekayaan ini sering digunakan untuk memperkuat posisi politik dan kontrol atas media.

"Ketimpangan yang semakin melebar antara kaum kaya dan yang lainnya secara bersamaan menciptakan defisit politik yang sangat berbahaya dan tidak berkelanjutan," kata Amitabh Behar, Direktur Eksekutif Oxfam International.

Behar menambahkan bahwa situasi tersebut semakin diperparah oleh arah kebijakan pemerintah yang dinilai lebih melindungi kepentingan golongan superkaya.

"Pemerintah justru membuat pilihan yang keliru dengan menyenangkan kaum elit dan mempertahankan kekayaan mereka, sementara pada saat yang sama menekan hak-hak rakyat kecil," ujar Behar. 

Dalam kerangka ini, Oxfam menilai miliarder memiliki akses yang jauh lebih besar ke media serta ruang politik, baik formal maupun informal, sehingga pengaruh mereka terhadap pengambilan kebijakan semakin menguat secara sistemik.

Contohnya, kepemilikan media besar oleh miliarder global seperti Jeff Bezos (The Washington Post), Elon Musk (X, sebelumnya Twitter), dan Vincent Bolloré di Prancis menunjukkan bagaimana kekayaan dapat digunakan untuk membentuk narasi publik dan opini politik.

Menurut laporan Oxfam, miliarder memiliki kemungkinan 4.000 kali lebih besar untuk menduduki jabatan politik dibandingkan warga biasa, menegaskan hubungan erat antara kekayaan ekstrem dan akses ke kekuasaan.

Survei World Values Survey terhadap 66 negara juga menemukan bahwa hampir setengah responden percaya orang kaya sering membeli atau memengaruhi hasil pemilu di negara mereka.

Rebecca Riddell, Kepala Kebijakan Keadilan Ekonomi Oxfam Amerika, menambahkan, "Fakta bahwa miliarder 4.000 kali lebih mungkin menduduki jabatan publik daripada Anda atau saya menyoroti betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh para miliarder."

Fenomena ini mendorong para kritikus menekankan bahwa dominasi kekayaan tidak hanya memperlebar jurang ekonomi tetapi juga mengikis fondasi demokrasi. Ketika individu sangat kaya dapat mendanai kampanye politik, membeli media, atau menempatkan diri dalam pemerintahan, prinsip kesetaraan politik menjadi terancam.

Kondisi inilah yang mendorong Oxfam menyerukan langkah tegas, mulai dari penyusunan rencana nasional untuk menekan ketimpangan, penerapan pajak yang efektif terhadap kekayaan ekstrem, hingga penguatan pembatas institusional yang mencegah uang dan kepentingan bisnis mencampuri proses politik serta kebijakan publik. 

Tanpa langkah tersebut, laporan ini menegaskan bahwa konsentrasi kekayaan pada segelintir individu berisiko mengubah demokrasi menjadi oligarki global, di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekayaan terbesar di dunia.