Memanas! Tiongkok Minta AS segera Bebaskan Presiden Venezuela Maduro dan Istri

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta Amerika Serikat (AS) untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebagaimana klaim Presiden AS Donald Trump, telah ditangkap dan dibawa keluar negeri.

"Tiongkok menyerukan kepada AS untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, membebaskan mereka segera, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, dikutip Minggu (4/1).

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan keprihatinan atas penahanan paksa Maduro dan istrinya oleh AS. Tindakan Washington itu melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, serta bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, imbuh kementerian tersebut.

Pada Sabtu (3/1), Trump mengatakan bahwa AS telah melakukan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Maduro dan istrinya, serta mengusir mereka dari negara tersebut. Sejumlah media melaporkan ledakan di Caracas, dan mengaitkan serangan itu dengan unit Delta Force AS.

Mengutip seorang pejabat senior Venezuela, surat kabar New York Times melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk militer dan warga sipil. Pihak berwenang Venezuela mengatakan, mereka tidak memiliki informasi tentang lokasi Maduro dan menuntut bukti bahwa dia masih hidup.

Trump kemudian membagikan foto yang, seperti yang dia katakan, menunjukkan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima. Media AS menyiarkan gambar pesawat yang mendarat di Negara Bagian New York, dimana Maduro dan istrinya diduga dikawal oleh puluhan petugas penegak hukum.

Beberapa anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut sebagai tindakan ilegal, sementara pemerintah AS bersumpah bahwa Maduro akan diadili. Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan niat untuk mengajukan banding ke sejumlah organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB yang kemudian dijadwalkan pada 5 Januari.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya dengan Venezuela. Moskow menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan tentang pemindahan paksa Maduro dan istrinya selama agresi AS, menuntut pembebasan mereka dan mendesak langkah-langkah untuk mencegah eskalasi situasi lebih lanjut di Venezuela.