Microsoft Putuskan Akses Teknologi untuk Unit Intelijen Israel Usai Terungkap Proyek Pengintaian Massal Warga Palestina

JawaPos.com — Microsoft resmi menghentikan akses Unit 8200, badan intelijen elit militer Israel, terhadap layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan (AI) setelah terungkap penggunaan teknologinya dalam pengawasan massal terhadap jutaan panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Keputusan ini diambil setelah investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian mengungkap bagaimana Unit 8200 menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina melalui platform Azure milik Microsoft. Proyek pengintaian tersebut memungkinkan pengumpulan, pemutaran ulang, dan analisis panggilan telepon dari seluruh populasi dengan skala yang digambarkan internal unit itu sebagai “satu juta panggilan per jam.”

Melansir The Guardian, Jumat (26/9/2025), investigasi bersama dengan +972 Magazine dan Local Call menemukan bahwa proyek ini berawal sejak pertemuan pada 2021 antara CEO Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel. Data intelijen dalam jumlah besar bahkan sempat disimpan di pusat data Microsoft di Belanda sebelum akhirnya dipindahkan ke platform Amazon Web Services pada Agustus lalu.

Langkah penghentian akses ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua sekaligus Presiden Microsoft, Brad Smith. Dalam email internal kepada karyawan yang dikutip The Guardian, dia menegaskan: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Prinsip ini telah kami terapkan di seluruh dunia, dan kami tegaskan berulang kali selama lebih dari dua dekade.”

Keputusan tersebut sekaligus menjawab tekanan dari karyawan serta investor Microsoft yang memprotes keterlibatan perusahaan dalam mendukung operasi militer Israel. Tekanan itu muncul melalui kampanye pekerja bertajuk “No Azure for Apartheid”, yang menolak penggunaan Azure—layanan komputasi awan milik Microsoft—untuk mendukung praktik yang mereka sebut sebagai bentuk apartheid terhadap warga Palestina.

Sebelumnya, Unit 8200 memanfaatkan kapasitas penyimpanan dan komputasi Azure untuk menampung hingga 8.000 terabita data komunikasi yang disadap. Menurut sumber intelijen, data tersebut digunakan untuk mendukung persiapan serangan udara di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, mayoritasnya adalah warga sipil.

Dalam dokumen yang diperoleh The Guardian, seorang eksekutif Microsoft menyampaikan kepada Kementerian Pertahanan Israel: “Sementara tinjauan kami masih berlangsung, kami pada tahap ini menemukan bukti yang mendukung elemen-elemen laporan The Guardian.” Microsoft menegaskan bahwa pihaknya “tidak berada dalam bisnis memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil.”

Meskipun demikian, penghentian ini hanya berlaku untuk layanan tertentu seperti penyimpanan awan dan AI, sementara hubungan komersial lain Microsoft dengan militer Israel tetap berjalan. Langkah ini menjadi preseden penting, sebab untuk pertama kalinya sebuah perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat menarik kembali akses layanan dari militer Israel sejak perang Gaza dimulai.

Smith dalam catatan internalnya juga menyampaikan apresiasi kepada media yang membongkar praktik tersebut. “Kami menghargai laporan The Guardian yang membawa informasi yang tidak dapat kami akses karena komitmen terhadap privasi pelanggan. Peninjauan kami masih berlanjut,” ujarnya.

Keputusan Microsoft ini menegaskan bahwa perusahaan teknologi global kini tidak lagi bisa mengabaikan konsekuensi geopolitik dari layanan digital yang mereka sediakan. Dalam lanskap di mana data dan kecerdasan buatan menjadi senjata baru, langkah ini menandai babak penting: teknologi bukan hanya soal inovasi, melainkan juga pertarungan moral dan posisi strategis dalam percaturan global.

***