Demonstrasi 'Gen Z' Menewaskan 19 Orang, Nepal Batalkan Larangan Medsos

JawaPos.com - Pemerintah Nepal memutuskan untuk kembali memperbolehkan penggunaan media sosial (medsos), setelah aksi demonstrasi pada Senin (8/9) yang mengakibatkan setidaknya 19 orang tewas dan ratusan orang mengalami luka.

Prithvi Subba Gurung, selaku juru bicara kabinet dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi mengatakan bahwa kebijakan pelarangan media sosial yang diberlakukan pada minggu sebelumnya sudah dibatalkan.

“Kami memutuskan untuk menarik keputusan penutupan media sosial. Platform-platform tersebut sudah kembali berfungsi saat ini,” ucapnya kepada Reuters pada Selasa (9/9).

Sebelumnya, Pemerintah Nepal memutuskan untuk memblokir sebanyak 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, hingga YouTube, sebagai upaya untuk mengatasi misinformasi, penipuan, dan ujaran kebencian yang ada di negara tersebut.

Keputusan ini mengakibatkan demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Nepal, termasuk ibukota Kathmandu. Disebut sebagai “Demonstrasi Gen Z”, aksi ini didominasi oleh anak muda yang memprotes kurang sigapnya Pemerintah memberantas korupsi dan menumbuhkan perekonomian.

Aksi demonstrasi yang awalnya berjalan dengan damai, di mana para demonstran duduk di depan Maitighar Mandala, yang berlokasi tidak jauh dengan kantor Perdana Menteri Nepal, berubah menjadi mematikan.

Polisi memutuskan untuk membubarkan massa dengan peluru karet, gas air mata, water cannon, hingga menggunakan peluru tajam dan baton ketika demonstran berupaya untuk menyerang kompleks Parlemen.

Mengutip dari Al Jazeera, sebanyak 19 orang tewas akibat aksi demonstrasi mematikan ini, dengan 17 orang tewas berada di Kathmandu, bersama dengan dua orang lainnya berada di kota Itahari. Setidaknya 100 orang terluka, dengan estimasi jumlah kemungkinan meningkat hingga 400 orang, termasuk anggota polisi.

Perdana Menteri Nepal saat itu, K.P. Sharma Oli, mengatakan pada Senin (9/9) malam waktu setempat bahwa Pemerintah Nepal akan menginvestigasi kejadian tersebut, sekaligus menawarkan kompensasi kepada keluarga demonstran yang tewas pada aksi protes ini.

“Pemerintah tidak berpihak kepada pelarangan penggunaan media sosial dan menjamin lingkungan yang mendukung penggunaan platform tersebut. Sebuah panel investigasi akan dibuat untuk mencari tahu alasan di balik kejadian terkait dan melaporkan usulan dalam 15 hari untuk memastikan kejadian ini tidak terulang lagi,” ujarnya melalui sebuah pernyataan.

Buntut dari aksi kerusuhan di Nepal terburuk dalam beberapa dekade terakhir, dua orang anggota kabinet memutuskan untuk mengundurkan diri pada rapat darurat, termasuk Menteri Dalam Negeri Ramesh Lehlak, berdasarkan informasi dari Associated Press.

Pemerintah juga memberlakukan jam malam, yang menginstruksikan beberapa toko dan sekolah untuk tutup dan melarang segala jenis perkumpulan di Kathmandu dan beberapa kota di Nepal selama jam malam berlangsung. (*)