Konvoi Pembawa Bantuan Kemanusiaan Diserang, Ini Sikap Tegas ASEAN Terhadap Junta Militer Myanmar

JawaPos.com - Saat rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dimulai pada Senin (8/5), kabar buruk tersiar dari Myanmar. Kabar itu adalah konvoi ASEAN yang di dalamnya terdapat diplomat Indonesia yang hendak menyalurkan bantuan di Taunggyi di bagian timur Myanmar, diserang kelompok bersenjata tak dikenal.

Sehari kemudian Presiden Joko Widodo sangat menyayangkan baku tembak ketika AHA Center (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) dan tim monitoring ASEAN hendak menyerahkan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Indonesia dan Singapura adalah dua negara ASEAN yang bereaksi keras terhadap insiden tersebut.

Menurut laman The Irrawaddy, bagian selatan Negara Bagian Shan, di mana Taunggyi berada, sebenarnya tak begitu tersentuh konflik bersenjata yang berkecamuk di hampir semua bagian Myanmar setelah pada 2021 militer negara itu mengudeta pemerintahan terpilih dalam pemilu demokratis yang diadakan setahun sebelum kudeta.

Namun, Maret silam terjadi pembantaian sekitar 30 warga sipil di Shan bagian selatan, yakni warga yang tengah mengungsi di sebuah biara. Baik militer Myanmar maupun pihak oposisi saling tuding mengenai siapa yang berada di balik pembantaian itu.

Kini, dua bulan setelah kejadian tersebut, teror menimpa para pejabat ASEAN yang hendak menyalurkan bantuan ke negara bagian yang berada di Myanmar timur tersebut. Insiden ini memang tak merenggut korban jiwa, tapi sulit tak dianggap sebagai teror atau paling tidak gangguan terhadap inisiatif-inisiatif ASEAN.

Entah siapa yang bertanggung jawab, namun menurut The Irrawaddy, pihak-pihak yang memerangi junta membantah tudingan telah menyerang konvoi ASEAN. Itu termasuk Organisasi Pembebasan Nasional Pa-O (PNLO) yang merupakan kelompok etnis bersenjata di Shan. Namun, PNLO dituding sebagai pelaku serangan itu oleh kelompok Shan dukungan junta, Organisasi Nasional Pa-O (PNO).

PNLO tentu saja menampik tuduhan itu dengan menyatakan mustahil menyerang kawan seiring karena sejumlah pejabat PNLO turut serta dalam konvoi ASEAN itu. Mereka balik menuding junta justru pihak yang melakukan serangan, dan ini diamini kelompok oposisi utama Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG).

NUG adalah pemerintahan Myanmar di pengasingan yang dibentuk oleh para legislator pemenang Pemilu 2020 dan juga anggota parlemen yang dibubarkan junta setelah kudeta 2021.

Shan adalah satu dari sejumlah wilayah Myanmar yang angkat senjata setelah pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi yang memenangi Pemilu 2020, digulingkan oleh junta pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. Pergolakan sengit terjadi, paling tidak di tujuh dari 15 negara bagian/wilayah di Myanmar, yakni Shan, Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, dan Rakhine.

Konflik ini semakin sengit dari waktu ke waktu sampai menghilangkan nyawa sekitar 3.200 warga sipil Myanmar, dan memaksa ribuan orang lainnya mengungsi.

Sayangnya, di tengah konflik yang terus memburuk, junta semakin keras menindas lawan-lawannya, termasuk etnis minoritas yang seharusnya dirangkul, sampai kemudian konvoi ASEAN yang akhirnya bisa masuk Myanmar, ternyata tak mendapatkan jaminan keamanan secara penuh.

Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk wilayah-wilayah Myanmar yang diamuk konflik adalah satu dari lima hal dalam Konsensus Lima Poin yang disepakati ASEAN dan pemimpin junta Min Aung Hlaing di Jakarta pada April 2021 untuk solusi damai di Myanmar.

Empat poin lainnya adalah (1) penghentian kekerasan sesegera mungkin di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri, (2) dialog konstruktif yang melibatkan semua pihak guna mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar, (3) utusan khusus Ketua ASEAN memfasilitasi mediasi dialog dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN, dan (5) utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak di negara itu.

Kendati konvoi ASEAN itu menjadi sedikit petunjuk adanya kemauan dari junta untuk mulai menyelaraskan sikap dengan Konsensus Lima Poin, ASEAN tidak puas terhadap langkah junta pimpinan Min Aung Hlaing. ASEAN tentu kecewa karena junta yang seharusnya pihak yang paling terikat kepada Konsensus Lima Poin karena kompromi ini disepakati antara mereka dengan ASEAN pada 2021 di Jakarta.

Oleh karena itu, ASEAN sudah tepat melarang lagi pemimpin junta menghadiri KTT, setelah tahun lalu di Kamboja organisasi kawasan ini menutup pintu pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk pemimpin junta.