154 WNI Jadi Korban TPPO di Filipina, Dipaksa Bekerja di Perusahaan Online Scamming

Di Myanmar, KBRI Berhasil Evakuasi 20 Orang

JawaPos.com – Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bidang online scams menjadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Setelah Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk penipuan berbasis online juga terjadi di Filipina.

Hingga kemarin (7/5), 1.440 orang berhasil diselamatkan kepolisian Filipina bersama pihak-pihak terkait.

Para korban tersebut diselamatkan dalam penggerebekan yang dilakukan di Colorful and Leap Group Company yang berlokasi di Clark Sun Valley Hub di Mabalacat, Pampangan, Filipina, pada Kamis (4/5) malam. Mereka diketahui berasal dari sejumlah negara. Yakni, Hongkong, Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Nepal, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, dan Filipina.

Dari jumlah tersebut, 154 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Menurut Sekretaris Kedua Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah mengingat proses identifikasi masih berlangsung. ”Sekarang polisi sedang identifikasi satu per satu dari total 1.440 karyawan perusahaan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (7/5).

Karena itu, lanjut dia, para WNI korban TPPO online scams ini belum diserahterimakan kepada KBRI. Dengan begitu, proses repatriasi pun belum bisa dilaksanakan. Kendati demikian, dia memastikan, para WNI tersebut berkondisi baik.

Penggerebekan itu tak lepas dari peran KBRI Manila yang bergerak cepat setelah menerima laporan dari tiga WNI. Melalui hotline KBRI, ketiganya bercerita soal perlakuan yang diterima selama bekerja. Di antaranya, setelah mengajukan pengunduran diri, mereka justru ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian, jika mengajukan resign, mereka akan dikenai denda. Perusahaan menyebutnya untuk mengganti biaya yang mereka keluarkan saat mendatangkan pekerja tersebut, termasuk biaya hidup selama di Filipina.

Bukan hanya itu, mereka juga melaporkan kejanggalan mengenai gaji yang diterima. Pada bulan pertama, gaji diterima penuh. Namun, bulan berikutnya mulai banyak potongan ketika tidak mencapai target. ”Selain itu, kalau tidak mencapai target, ada ancaman verbal bahwa mereka akan dijual ke perusahaan lain,” ungkapnya.

Selama di sana, lanjut dia, mereka masih diizinkan menggunakan handphone. Namun, mereka tak diberi akses keluar dari kompleks perusahaan. Paspor pun dipegang perusahaan dengan alasan pengurusan visa kerja.

Dari laporan tersebut, KBRI Manila mengendus adanya TPPO. Merespons hal itu, KBRI meneruskan laporan ke Departemen Luar Negeri Filipina dan aparat penegak hukum Filipina. Atas dasar laporan KBRI tersebut, aparat penegak hukum melakukan operasi penggerebekan. ”Tidak hanya untuk menyelamatkan para pekerja, namun juga untuk menyelidiki jaringan online scamming yang dioperasikan perusahaan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut, Nona menjelaskan, di Filipina memang tengah marak perusahaan judi online yang disebut Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sejak 2016. Pemerintah Filipina memiliki daftar perusahaan POGO yang resmi. Namun, belakangan, perusahaan-perusahaan itu diduga mengoperasikan anak-anak perusahaan yang aktivitasnya melakukan online scamming. ”Kalau dilihat dari pengaduan-pengaduan yang diterima KBRI, kasus WNI yang terjebak di perusahaan online scamming ini terjadi sejak 2021,” paparnya.

Dalam operasinya, mereka diduga mendatangkan pekerja dari negara-negara lain. Secara umum, modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan secara online via Telegram dan Facebook. Jika ada yang merespons tawaran tersebut, biasanya ada agen di Indonesia yang membantu mengurus paspor sampai keberangkatan ke Filipina.

Dalam waktu bersamaan, pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban perdagangan manusia di online scams keluar dari wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar. Melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand. Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan sisanya pada 6 Mei 2023.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun telah mengamini besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Terutama yang korbannya adalah warga negara ASEAN.

Dalam tiga tahun terakhir saja, pemerintah Indonesia telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams. ”Dari jumlah ini dapat dilihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scams ini,” ujarnya.