Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional 1 Tahun, Imbas Konflik Timur Tengah Kian Mengancam

JawaPos.com - Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun penuh di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa melalui penandatanganan Executive Order (EO) No. 110.

Dalam pernyataannya, Marcos Jr. menegaskan bahwa situasi global saat ini telah menimbulkan ancaman serius terhadap ketersediaan energi domestik. Ia menyebut gejolak di Timur Tengah sebagai faktor utama yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi nasional.

“(Situasi ini) menimbulkan ancaman yang segera terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” kata Marcos Jr.

Melansir ABS-CBN, .enariknya, keputusan ini diambil hanya sehari setelah pemerintah Filipina menyatakan tidak ada krisis minyak di dalam negeri dan menyebut lonjakan harga bahan bakar hanya sebagai 'gangguan harga'.

Baca Juga:ABP Dukung Jamintel Kejagung Awasi MBG, Tegaskan Program Prioritas Andalan Presiden Prabowo

Namun dalam dokumen resmi, pemerintah mengakui kondisi telah berubah. Menteri Energi Filipina menyimpulkan bahwa situasi saat ini berpotensi menyebabkan pasokan energi berada pada titik kritis jika tidak segera ditangani.

“Keadaan tersebut menimbulkan bahaya langsung terhadap kemungkinan pasokan energi yang sangat rendah dan memerlukan langkah-langkah mendesak,” demikian bunyi perintah eksekutif tersebut.

Berlaku 1 Tahun, Pemerintah Siapkan Langkah Darurat

Status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan terkoordinasi.

Meski tidak secara eksplisit menyebutkan penerapan batas harga bahan bakar, aturan ini memungkinkan presiden untuk mempercepat pengadaan energi serta mengendalikan harga jika diperlukan.
Kementerian Energi Filipina diberi mandat untuk mengambil berbagai langkah strategis, termasuk: