Sidang Temukan Keterlibatan Pemerintah AS dalam Genosida Israel di Palestina, Aktivis HAM Menang?

JawaPos.com – Sidang gugatan terhadap pemerintah AS terkait keterlibatan mereka dalam perang genosida Israel di Palestina menemui titik terang. Sidang yang memaksa pemerintahan Amerika ditangguhkan sementara itu sudah diputuskan oleh seorang hakim pengadilan federal AS.

Seorang hakim federal di Amerika Serikat telah mengakui keterlibatan pemerintah dalam genosida Israel di Gaza, dan menyerukan kepada Presiden Joe Biden untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya, sekaligus menolak kasus tersebut karena kurangnya yurisdiksi, MEMO melaporkan (2/2).

Pada bulan November, sebuah organisasi HAM mengajukan gugatan federal terhadap Presiden Biden, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, meminta perintah yang akan menghentikan bantuan militer tambahan atau dukungan diplomatik AS kepada Israel selama perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Untuk mendukung kasusnya, gugatan tersebut juga menampilkan pernyataan dari pejabat Israel yang membuktikan niat untuk menghancurkan rakyat Palestina di Gaza, termasuk menggunakan deskripsi yang tidak manusiawi, yang sering dikaitkan dengan kampanye genosida dan penganiayaan.

Gugatan ini diajukan atas nama kelompok HAM, Defence for Children International Palestine, Al-Haq, Dr Omar Al-Najjar yang beroperasi di wilayah Rafah di Gaza selatan, penggugat dengan keluarga di Jalur Gaza yang terkepung dan menderita di pengungsian, serta orang-orang yang kehilangan keluarga yang dicintai akibat pemboman dan invasi Israel.

Dalam perintahnya pada hari Rabu (31/1), Hakim Distrik AS, Jeffrey S White yang mengawasi kasus ini menyoroti keputusan awal Mahkamah Internasional (ICJ) bulan ini yang menyimpulkan bahwa tindakan Israel di Gaza masuk akal sebagai genosida.

Dia meminta pemerintahan Biden untuk merenungkan hal tersebut dan mempertimbangkan kembali pendiriannya mengenai masalah ini. White berkata “Pengadilan ini memohon kepada para Tergugat untuk memeriksa hasil dari dukungan mereka yang tak henti-hentinya terhadap pengepungan militer terhadap warga Palestina di Gaza.”

White menambahkan terkait kondisi Gaza saat ini, “Adalah kewajiban setiap individu untuk menghadapi pengepungan saat ini.”

Namun, White tidak mengeluarkan keputusan mengenai kasus ini, dan pada akhirnya menolaknya dengan alasan bahwa ia dibatasi dan terikat oleh preseden (hal yang telah terjadi) dan pembagian cabang-cabang pemerintahan kami untuk tidak melaksanakan yurisdiksi dalam masalah ini.

White, “kewajiban Pengadilan ini untuk tetap berada dalam batas-batas ruang lingkup yurisdiksinya, ada kasus yang jarang terjadi di mana hasil yang diinginkan tidak dapat diakses oleh Pengadilan, ini adalah salah satu kasusnya.”

Keputusan hakim tersebut menyusul sidang penting di pengadilan di California pekan lalu, di mana beberapa penggugat, seperti Dr Al-Najjar, memberikan kesaksian tentang kegagalan Biden mencegah genosida di Gaza berdasarkan kewajibannya terhadap hukum internasional dan federal.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Staf Jaksa organisasi HAM yang mengajukan kasus ini, Katherine Gallagher di pengadilan pekan lalu, dia mengatakan bahwa pengadilan “menegaskan bahwa apa yang dialami oleh penduduk Palestina di Gaza adalah kampanye untuk memberantas seluruh rakyat Palestina, genosida, dan bahwa dukungan Amerika Serikat yang tak henti-hentinya terhadap Israel memungkinkan terbunuhnya puluhan ribu warga Palestina dan kelaparan yang dihadapi jutaan orang.”

Gallagher menambahkan bahwa “Meskipun kami sangat tidak setuju dengan keputusan yurisdiksi akhir pengadilan, kami mendesak pemerintahan Biden untuk mengindahkan seruan hakim untuk memeriksa dan mengakhiri tindakan mematikan tersebut.”