Perdana Menteri Palestina Desak Belanda Agar Ingat dengan Kekerasan Penjajahan Israel

JawaPos.com – Upaya realisasi pembentukan negara Palestina masih berlanjut baik oleh dunia Internasional hingga pejabat pemerintahan Palestina sendiri.

Perdana Menteri Palestina sangat mengapresiasi adanya gagasan dua negara sebagai solusi akhir konflik.

Dia mendesak agar negara-negara berpengaruh bisa segera merealisasikan gagasan tersebut.

Dilansir dari MEMO (26/1), Mohammad Shtayyeh selaku Perdana Menteri Palestina dalam pernyataan di kantornya, mendesak Belanda pada hari Kamis (25/1), untuk mengakui Negara Palestina dan memuji upaya mereka di tingkat internasional melawan kekerasan penjajah Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan Shtayyeh pada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Hanke Bruins, di Ramallah di Tepi Barat tengah, Palestina.

Shtayyeh mendesak Bruins untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel agar segera menghentikan agresinya, dan membuka penyeberangan untuk memastikan kedatangan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang cukup bagi warga Palestina di Gaza.

Perdana Menteri Palestina mengatakan kepada Menteri Belanda bahwa kebijakan Israel sesuai dengan tujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dapat merusak atau menggagalkan kemungkinan berdirinya Negara Palestina.

“Solusi politik harus berada dalam kerangka internasional, setelah model perundingan bilateral gagal selama 30 tahun,” kata Shtayyeh, mengacu pada perundingan Palestina-Israel yang terhenti dan gagal total pada tahun 2014.

Israel melancarkan serangan mematikan terhadap Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 25.700 korban dan melukai 63.740 orang.

Namun, sejak saat itu, Haaretz mengungkap bahwa helikopter dan tank tentara Israel, pada kenyataannya, telah membunuh banyak dari 1.139 tentara dan warga sipil yang diklaim oleh Israel telah dibunuh oleh Perlawanan Palestina.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

***