Tujuh Ruas Jalan Tol Baru Bakal Dilelang, Nilainya Rp 151,1 Triliun

TOL CIJAGO. Ke depan Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan jalan tol baru. Proyek itu bakal dilelang pada 2019 untuk pelaksanaan pekerjaan. (kementerian PUPR)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Diharapkan dengan adanya jalan tol baru tersebut dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan efisiensi biaya logistik.

"Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur. Terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Pada 2019, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp 151,13 triliun. Tujuh ruas tol yang akan dilelang merupakan ruas tol usulan dari badan usaha.

Di antaranya jalan tol Semanan-Balaraja sepanjang 31,9 Km; Kamal-Teluknaga-Rajeg (38,6 Km); akses menuju pelabuhan Patimban (37,7 Km); Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (18,4 Km); Jogjakarta-Bawen (77 Km); Solo-Jogjakarta-Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo (91,93 Km); dan Balikpapan–Penajam Paser Utara (7,35 Km).

Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT. Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain.

"Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," kata Kepala BPJT Danang Parikesit.

Selama ini pemerintah telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.