Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 11 Desember 2024 | 18.53 WIB

Antisipasi Megathrust, Wamen PU Diana Kusumastuti Minta Gedung Baru Harus Tahan Gempa M 8,9

Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s - Image

Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s

JawaPos.com – Ancaman gempa megathrust membuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen) melakukan antisipasi. Keduanya meluncurkan buku Peta Gempa dan Bahaya Gempa Indonesia kemarin (10/12).Kementerian PU juga mendorong pembangunan gedung bertingkat tahan gempa berkekuatan magnitudo (M) 8,9.

Selain buku Peta Gempa dan Bahaya Gempa Indonesia, dalam acara yang dihelat di Auditorium Kementerian PU itu diluncurkan buku Aplikasi Platform Pemilihan dan Modifikasi Gerak Tanah untuk Evaluasi Bangunan Gedung Eksisting dan Aplikasi Perencanaan Bangunan Gedung Bertingkat Tahan Gempa.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2024 dapat menjadi acuan wajib dalam perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur tahan gempa. Sedangkan buku Aplikasi Platform Pemilihan dan Modifikasi Gerak Tanah untuk Evaluasi Bangunan Gedung Eksisting di Indonesia 2024 merupakan salah satu acuan dalam memastikan keselamatan dan keamanan bangunan eksisting terhadap ancaman gempa.

"Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan keberadaan bangunan gedung eksisting, diperlukan tata kelola mitigasi perawatan dan pemeliharaan bangunan yang akurat," paparnya.

Pekerja berada di salah satu Gedung Bertingkat di Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia secara bulanan (month to month) pada November 2024 mencapai 0,30 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) s

Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi konstruksi yang disertai ketersediaan standar acuan. Tentunya, semua itu merupakan tindakan manajemen bencana yang senantiasa mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Diana menambahkan, buku Aplikasi Perencanaan Bangunan Gedung Bertingkat Tahan Gempa Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 merupakan kompilasi perencanaan bangunan bertingkat. Buku itu disusun konsultan perancang ahli berlisensi yang telah melalui proses pengawasan dan pengendalian.

"Melalui peluncuran buku ini, kita sama-sama telah mengambil langkah besar dalam memperkuat kapasitas bangsa untuk membangun infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan,” jelasnya.

Diana berharap para pemilik gedung bisa meng-upgrade bangunannya agar tahan gempa hingga magnitudo 8,9. Saat ini pembuatan gedung baru harus sesuai dengan SNI 1726:2019 yang tahan gempa dengan kekuatan magnitudo 8,9.

Menurut dia, gedung baru dalam persyaratan pembangunan wajib menggunakan SNI 1726:2019. Masalahnya ada pada gedung lama yang belum menerapkan SNI 1726:2019. "Padahal, ancamannya magnitudo 8,9, gempa megathrust," tegasnya.

Karena itu, bangunan-bangunan lama itu juga perlu diperkuat. Penguatan-penguatan harus sesuai dengan SNI 1726:2019. Diana mengakui bahwa penyesuaian tersebut memerlukan banyak effort. ’’Ya bangunan-bangunan yang sudah ada sangat banyak, setidaknya ada penguatan-penguatan seperti SNI 1726,’’ jelasnya.

Dalam SNI 1726:2019 telah diatur spesifikasi material yang perlu digunakan. ’’Diatur besinya harus seperti apa, ukurannya seperti apa, bagaimana nanti dengan adanya gaya ini dan itu. Semuanya sudah ada,’’ ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menuturkan, upaya pembenahan infrastruktur bencana juga akan dioptimalkan pada musim hujan ini. ’’Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga akan mengoptimalkan petugas teknis di lapangan,’’ paparnya. Rencananya, pemerintah membentuk posko koordinasi antara kementerian dan lembaga. Posko itu nanti melibatkan pemda hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ’’Posko itu akan menjadi tempat memonitor situasi secara real time. Jadi, tidak perlu rapat koordinasi. Sudah langsung koordinasi real time,” terangnya. (idr/mia/c7/oni)

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore