Jalani Sidang Kasus Peredaran Narkoba, Ammar Zoni Sebut BAP saat Diperiksa Penyidik Cacat Hukum

JawaPos.com - Terdakwa Ammar Zoni menyatakan secara tegas tidak akan lagi bersentuhan dengan masalah hukum atas kasus narkoba ke depannya. Hal itu dikatakan Ammar Zoni, saat menjalani sidang perkara peredaran narkoba dengan agenda eksepsi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kapok, ini yang terakhir kalinya," ujar Ammar Zoni yang menghadiri persidangan secara virtual dari Lapas Nusakambangan.

Kasus narkoba yang disidangkan di PN Jakarta Pusat adalah keempat kalinya. Jika dalam tiga kasus narkoba sebelumnya Ammar Zoni dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba, kasus keempat kalinya, mantan suami Irish Bella dinyatakan terlibat dalam peredaran obat-obatan terlarang di dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat pada Januari 2025.

Akibat tindakannya tersebut, Ammar Zoni didakwa dengan kasus peredaran narkoba bersama beberapa orang lainnya. Tak hanya itu Ammar dkk juga digolongkan sebagai narapidana high risk, sehingga harus dijebloskan ke Lapas Nusakambangan, yang termasuk lapas paling menyeramkan di Indonesia.

Dalam sidang dengan agenda eksepsi, pihak Ammar Zoni menyatakan BAP yang dibuat kepolisian cacat hukum.

"Kami penasehat hukum terdakwa Muhammad Ammar Akbar merasa dakwaan JPU yang dibuat di Polsek Cempaka Putih cacat hukum, karena penyidik dan petugas tidak bisa membuktikan barang bukti narkotika milik terdakwa Ammar," kata Armini Nainggolan dari kuasa hukum Ammar Zoni.

Oleh sebab itu, pihak Ammar Zoni menyatakan BAP yang dilakukan penyidik Polsek Cempaka Putih harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah.

Selain itu, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ammar Zoni juga dimohon untuk dinyatakan batal demi hukum karena mengacu pada BAP yang dinilai cacat hukum.

Dalam eksepsinya, pihak Ammar Zoni juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa dari dalam Lapas Nusakambangan. Pihak Ammar memohon agar nama baiknya dipulihkan setelah sangat tercoreng akibat kasus hukum peredaran narkoba.