OIKN Klaim Beberapa Investor IKN Sudah Beroperasi, Sebagian Sedang Proses Pembangunan

JawaPos.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut hingga 2025. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menuntaskan pembangunan IKN hingga akhir masa jabatannya. Sejauh ini sejumlah investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN sudah mulai beroperasi. Sebagian lainnya masih menuntaskan pembangunannya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menuturkan, sejumlah proyek di IKN yang telah melakukan groundbreaking tetapi belum memulai pembangunan secara menyeluruh.

Agung menjelaskan, setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan OIKN. Dalam PKS itu tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban untuk memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

“Investor yang sudah groundbreaking memiliki jadwal pembangunan yang jelas dalam PKS. Saat ini, ada yang masih dalam tahap desain, ada yang sudah mulai membangun, dan beberapa bahkan sudah menyelesaikan proyek serta mulai beroperasi. Ini menunjukkan bahwa proses berjalan sesuai rencana dan timeline,” ungkap Agung pada Sabtu (25/1).

Sebelumnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan kerja Pimpinan MPR di Nusantara, pada Jumat (24/1). Rombongan itu dipimpin langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Turut hadir pula wakil ketua MPR lainnya. Yakni, Hidayat Nur Wahid, Eddy Dwiyanto Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan AM. Akbar Supratman.

Dalam kesempatan itu, delegasi pimpinan MPR didampingi pimpinan fraksi/kelompok DPD di MPR, pimpinan alat kelengkapan MPR (Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian dan Badan Penganggaran) serta Komisi Kajian Ketatanegaraan, datang untuk melihat perkembangan pembangunan IKN.

Agung menekankan, fleksibilitas dalam jadwal pembangunan di IKN diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

Agung Wicaksono menambahkan, fokus pembangunan akan dipusatkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) WP 1A yang infrastrukturnya sudah siap. Minat investor juga meluas ke wilayah pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses pembangunan.

“Antusiasme investor sangat besar. Beberapa sudah memulai groundbreaking di WP 1B dan 1C. Kami memastikan bahwa anggaran APBN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun memberikan jaminan infrastruktur yang memadai di seluruh KIPP,” tambah Agung.

Sementara itu, Dewan Penasehat Forum Komunikasi Pengusaha IKN (FKP-IKN) Sony Subrata menjelaskan, ada sejumlah proyek di IKN yang sudah diselesaikan oleh investor dan masih ada yang dalam proses pembangunan.

Menurut Sony, semua proyek pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang sangat kompleks. Para investor di IKN ada yang sudah selesai membangun dan ada yang sedang dalam proses finalisasi desain dan persiapan pembangunan. Selain itu, dari OIKN juga sedang mempersiapkan pembangunan jalan dan jalur MUT (Multi Utility Tunnel). Semua berjalan sesuai rencana dan kalau ada sedikit kendala teknis dilapangan atau dari sisi administrasi, itu wajar.

"Semua investor merasakan bahwa OIKN selalu tanggap dan cepat mencari solusi. Membangun kota adalah pekerjaan besar yang kompleks. Yang penting bagi para investor, bahwa IKN adalah peluang investasi yang sangat menarik," ungkap Sony Subrata.

Pembangunan itu mencakup jalan, saluran air, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya—semua elemen penting yang memungkinkan investor memulai proyek mereka dengan baik. Salah satu perhatian utama para investor adalah potensi kehadiran konsumen di IKN, yang menjadi pasar utama bagi proyek-proyek mereka. Rencana pengembangan IKN dan kepastian populasi penduduk menjadi faktor kunci untuk menentukan kapan pembangunan dapat dimulai.

Sebagai contoh, pembangunan sekolah oleh investor swasta tidak hanya memerlukan infrastruktur yang memadai, tetapi juga harus mempertimbangkan kedatangan penduduk, terutama anak-anak usia sekolah. Rencana ini membutuhkan koordinasi erat dengan berbagai Kementerian dan Lembaga, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan penduduk yang akan hadir di IKN.