Eks Menteri Bappenas: IKN Adalah Mimpi Presiden sejak Era Soekarno

JawaPos.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini dalam proses pembangunan. Pembangunan IKN menjadi narasi bagi para calon presiden (capres) yang berlaga di Pilpres 2024.

Terlepas dari narasi itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro mengungkap esensi dari pembangunan IKN. Menurut dia, IKN adalah mimpi presiden Indonesia terdahulu yang kini diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dulu, Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangka Raya. Kemudian Presiden Soeharto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol.

"Dan ternyata kedua ide tersebut tidak pernah terealisasi meski ada rumor dan pergerakan seperti spekulasi tanah dan seterusnya. Ketika saya menjadi menteri Bappenas pada 2017, saya juga baru tahu ide memindahkan ibu kota sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ke pendahulu saya, Pak Andrinof," kata Bambang dalam diskusi bertajuk: IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan, Sabtu (9/12).

Bappenas lalu melakukan riset di Kalimantan dengan mempertimbangkan tiga provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya dipilih Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN baru.

"Dengan membandingkan tiga provinsi tersebut dan akhirnya terpilih adalah lokasi yang dipilih sekarang di Penajam dan diperluas menjadi sebagian Kutai," kata Bambang.

Kalimantan dipilih Jokowi berdasarkan riset Bappenas dari pertimbangan risiko bencana alam di mana Kalimantan paling kecil. Terutama berkaitan gempa, tsunami, dan erupsi volkanik. Kedua, karena posisi Kalimantan yang sudah menjadi lokasi IKN ada di Indonesia tengah.

"Jadi kita ingin buat NKRI lebih intact, lebih compact dan ibu kota ada di tengah dan bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru di luar Jawa," kata Bambang.

IKN juga diharapkan mengurangi disparitas antara pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data yang dimiliki, sebesar 80 persen perekonomian Indonesia terpusat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Sisanya seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan lainnya hanya menyumbang 20 persen perekonomian negara.

"Tugas kita adalah bagaimana IKN dapat membantu yang perekonomian 20 persen itu naik. Dalam skenario 2045, kalau sekarang Indonesia barat dan timur 80-20, target di 2045 75-25. Mungkin kelihatan masih timpang, tapi kita berusaha mengurangi ketimpangan. IKN bisa menjadi salah satu pendorong upaya porsi ekonomi Indonesia timur naik dari 20 persen ke 25 persen di 2045," pungkas Bambang.