Forum Pemuda Serukan Pilkada Damai

JawaPos.com - Pilkada serentak 2017  dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan. Seluruh masyarakat Indonesia mengharapkan pesta demokrasi di sejumlah wilayah Indonesia ini dapat berlangsung damai.  Tak terkecuali para anak muda.

Seruan pun muncul dari Forum Intelektual Muda Nusantara yang terdiri dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Forum Mahasiswa Jakarta (Formaja).‎ 

Mereka menginginkan agar pilkada serentak tahun ini dapat berlangsung jujur dan adil dalam suasana kedamaian. "Pilkada jurdil, bersih, tanpa curang," tegas Ketua Umum GPII Karman di Bakoel Kofie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/2).

Sebagai pemuda intelektual, mereka  menyadari bahwa Pilkada adalah instrumen demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Tentu, dengan menjalankan amanat rakyat di daerahnya masing-masing. "Tujuan dari itu (Pilkada) hasilkan pemimpin yang amanah, lebih mampu beri kesejahteraan umat di daerahnya," sebut dia.

Pilkada memang sering kali diwarnai oleh tindakan politis. Baik dari peserta pemilu ataupun para pendukungnya. Pra Pilkada, seringkali diwarnai dengan kecurangan. Sementara pasca sering kali terjadi ketidakpuasan Pilkada tersebut.

Forum pemuda itu berharap agar KPU dan Bawaslu bisa mengatasi persoalan ini nantinya secara netral dan independen. Tak hanya penyelenggara, mereka juga meminta peserta dan pendukung tidak main-main.

"Pilkadanya berjalan damai, aman, syaratnya peserta pemilu, penyelenggara maupun pendukung peserta, harus fairplay, harus sesuai peraturan," serunya.

Kata dia, menjaga proses pesta demokrasi dalam Pilkada, sangat penting, khususnya DKI Jakarta sebagai barometer. "Harus ciptakan dalam iklim yang sejuk dan jangan sampai merongrong persatuan," sambungnya.

Sementara, dia juga masyarakat insyaf, bahwa perbedaan pilihan adalah keniscayaan yang tidak bisa diletakkan dalam demokrasi. "Namun, perbedaan pilihan harus dipandang sebagai suatu proses menghasilkan kepemimpinan yang meritokratif dan kompetisi yang jujur dan adil," pungkas Karman. (dna/JPG)