Soroti Kondisi dan Situasi Bangsa, Kardinal Ignatius Suharyo Serukan Tobat Nasional

JawaPos.com - Uskap Agung Jakarta Karidinal Ignatius Suharyo menyoroti kondisi dan situasi bangsa belakangan ini. Menurut dia, kritik masyarakat terhadap elite di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus direspons. Dia pun menyatakan bahwa tobat nasional menjadi dua kata yang saat ini paling perlu dilakukan. 

”Marilah kita melakukan tobat nasional, itu kata yg menurut saya sekarang ini paling perlu, karena kalau tidak, ya nggak tahu kita ini mau ngapain,” ucap dia saat menyampaikan pesan kebangsaan bersama tokoh-tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa pada Rabu (3/9).

Kardinal Suharyo termasuk salah seorang yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Hari ini, gerakan itu mengirim pesan kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajarannya yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola negara. Ada beberapa poin yang disampaikan tokoh-tokoh tersebut. Intinya menuntut perbaikan. 

”Pertanyaannya apakah kritik ini hanya didengar, sudah lumayan kalau didengar, karena kritik ini saringannya banyak. Artinya apakah yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang sungguh mencintai Indonesia itu, tidak disaring sedemikian rupa, sehingga yang didengar oleh yang mempunyai kuasa, itu hanya yang baik-baik saja,” ungkap dia.

Secara terbuka, Kardinal Suharyo menyatakan bahwa dirinya tidak tahu jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun, dia meminta tolong agar pemikiran, gagasan, usul, khususnya dari para akademisi yang tidak mempunyai kepentingan apa pun selain mencintai tanah air, seharusnya didengar, dipertimbangkan, dan sungguh-sungguh dipikirkan.

”Saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan, yang kemarin diundang adalah ketua partai politik, pemimpin agama. Apakah mahasiswa juga sudah diundang, apakah para akademisi juga sudah didengarkan, saya tidak tahu. Kita menjawab menurut keyakinan kita masing-masing,” imbuhnya.

Dia pun menyampaikan bahwa dirinya membayangkan bahwa pada 2045 nanti harapannya Indonesia mencapai yang disebut Indonesia Emas. Namun, dengan situasi dan kondisi saat ini, muncul pertanyaan. Apakah bangsa Indonesia mengetahui jalan menuju ke sana. Menuju Indonesia Emas yang dicita-citakan bersama.

”Karena kalau kita tidak tahu dari mana kita berjalan, jalannya itu bisa ke sana ke mari. Jangan-jangan tidak ke sana, tapi ke mari,” imbuhnya. 

Pertanyaan lain yang juga muncul, lanjut Kardinal Suharyo, adalah angka kemiskinan. Sebab, antara data Badan Pusat Statistis (BPS) dengan Bank Dunia berbeda. BPS menyebut angka kemiskinan di Indonesia hanya 8 persen. Namun, Bank Dunia mencatat angkanya mencapai 63 persen. Ternyata kriteria yang menjadi patokan kedua lembaga tersebut berbeda. 

Menurut Kardinal Suharyo, BPS masih menggunakan standar yang sudah tidak realistis. Sebab, menurut BPS, orang Indonesia masuk kategori miskin apabila pengeluarannya di bawah Rp 21 ribu per hari. Dia menilai angka tersebut tidak rasional. Sehingga dia menyatakan bahwa BPS seharusnya tidak lagi menggunakan standar tersebut.

”Kenapa kita atau BPS terus menggunakan standar yang sudah tidak realistis itu, seandainya saya akan sungguh bergembira dan berbangga kalau kriteria untuk menentukan kemiskinan itu diubah ke yang realistis. Karena dengan mematok angka itu, sebetulnya kita sedang menutup-nutupi sesuatu yang semestinya dibuka,” bebernya.