Proyek SPAM di Daerah Bencana Dikorupsi, KPK Mengecam Keras

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat (29/12). Adapun, operasi senyap ini terkait dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengecam keras atas peristiwa tangkap tangan ini. Sebab, dugaan suap tersebut salah satunya soal proyek SPAM di daerah bencana di Sulawesi Tengah.

"KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait proyek pembangunan SPAM di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami," tegas Saut pada awak media, Minggu (30/12).

Saut juga mengaku pihaknya menemukan barang bukti uang suap dalam kasus ini yaitu uang sebesar Rp 3,3 miliar, SGD 23.100, USD 3.200. Uang tersebut diberikan pihak swasta (PT NKE dan PT TSP) kepada pejabat PUPR sebagai janji membantu menenangkan proyek penggadaan, penyediaan sistem air minum di beberapa daerah.

"Lelang diatur sedemikan rupa untuk dimiliki oleh PT NKE dan PT TSP yang dimiliki orang yang sama," ujarnya.

"Pada tahun 2017-2018 diduga kedua perusahaan itu memenangkan 12 paket proyek dengan nilai total Rp 429 miliar," pungkas Saut.

Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan pihak sebanyak 21 orang. Dari 21 orang itu, hanya delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian, empat dari delapan orang tersebut merupakan pejabat Kementerian PUPR. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, PPK SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Sedangkan empat orang lainnya dari pihak swasta yakni Dirut dan Direktur PT Wijaya Kusuma Emindao (WKE) Budi Suharto serta Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) yaitu Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.