Muhammadiyah Beberkan Alasan Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Berbasis Fakta Astronomi di Alaska

 Ilustrasi ramadhan. (freepik)

JawaPos.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjelaskan alasan penggunaan posisi hilal di kawasan Alaska sebagai rujukan dalam penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Sebab, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Muhamad Rofiq Muzakkir, mengakui keputusan tersebut memantik diskusi kritis di tengah masyarakat. Salah satu pertanyaan yang muncul ialah bagaimana mungkin umat Islam di Indonesia memulai puasa, sementara parameter hilal di lokasi rujukan (Alaska) baru terpenuhi belasan jam kemudian.

“Keberatan ini wajar terjadi akibat benturan antara logika kalender lokal yang berbasis visibilitas langsung dengan logika kalender global yang bersifat sistemik,” kata Rofiq dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).

Ia menegaskan pentingnya memahami logika syar’i dan astronomis Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) secara proporsional. Setidaknya ada lima alasan utama yang mendasari keputusan tersebut.

Pertama, Konsep Satu Hari Satu Tanggal (Single Global Day). Rofiq menjelaskan perlunya membedakan antara “waktu” (jam/siang-malam) dan “tanggal” (sistem administrasi hari). KHGT tidak mengubah kewajiban puasa yang tetap dilaksanakan dari fajar hingga magrib sesuai waktu setempat.

Dalam sistem ini, bumi dipandang sebagai satu kesatuan matra waktu. Siklus hari dimulai dari Garis Tanggal Internasional (International Date Line) di Samudra Pasifik, bergerak ke barat melewati Selandia Baru, Australia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan berakhir kembali di Pasifik dekat Alaska.

Karena itu, jika parameter keterlihatan bulan terpenuhi di mana pun sebelum siklus hari berakhir—meskipun di wilayah paling barat seperti Alaska—maka keberadaan hilal tersebut menjadi validasi hukum bagi seluruh penduduk bumi pada tanggal yang sama.

“Jadi, 17 Februari dipandang sebagai satu hamparan waktu global. Ketika syarat terpenuhi di ujung hari (Alaska), status bulan baru berlaku untuk seluruh zona waktu dalam satu putaran hari tersebut, termasuk Indonesia,” tegasnya.

Kedua, aspek syariah yakni Ittihadul Mathali’ dan Kesatuan Matra. Secara syar’i, KHGT menerapkan prinsip Ittihadul Mathali’ (kesatuan tempat terbit) dalam skala global. Dalam fikih Muhammadiyah sebelumnya dikenal konsep Wilayatul Hukmi, yakni hilal yang wujud di satu daerah dapat berlaku untuk seluruh wilayah negara.

Sebagai contoh, hilal yang terlihat di Aceh dapat menjadi dasar awal puasa bagi umat Islam di Maluku atau Papua. KHGT memperluas konsep ini menjadi Wilayatul Ardh (kesatuan wilayah bumi), yang dalam istilah teknis disebut naql imkan al-rukyah—mentransfer visibilitas hilal secara global.

Rofiq menyatakan, perintah Nabi Muhammad saw untuk berpuasa karena melihat hilal dipahami sebagai seruan kepada umat Islam sebagai satu kesatuan global, bukan terfragmentasi secara lokal.

Ketiga, logika hisab dan isu “Mundur Waktu”. Menjawab kekhawatiran bahwa Indonesia berpuasa sebelum hilal “wujud” di Alaska, Rofiq menekankan bahwa hisab merupakan instrumen kepastian (qath’i). Hisab tidak bergantung pada realisasi peristiwa secara langsung, melainkan pada kepastian terjadinya peristiwa tersebut.

Menurutnya, memulai puasa lebih awal di Indonesia bukan berarti mendahului takdir, melainkan karena perbedaan rotasi bumi yang menempatkan Indonesia pada zona waktu lebih awal.

“Pengetahuan pasti bahwa pada waktunya di Alaska hilal akan memenuhi syarat sudah cukup menjadi landasan hukum yang sah sejak pagi hari di Indonesia. Validitas hukumnya berlaku untuk satu putaran hari secara utuh,” jelasnya.