Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 22 Mei 2019 | 22.26 WIB

Antisipasi Hoaks Aksi 22 Mei, Pemerintah Batasi Akses Medsos

Menkopolhukam Wiranto melakukan konferensi pers terkait aksi demo 22 Mei di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). (ridwan/jawapos.com) - Image

Menkopolhukam Wiranto melakukan konferensi pers terkait aksi demo 22 Mei di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). (ridwan/jawapos.com)

JawaPos.com - Kerusuhan yang terjadi sejak Selasa (21/5) malam hingga Rabu (22/5) dini hari berujung pada pembatasan akses media sosial. Pembatasan akses tersebut diberlalukan pada fitur video, foto dan gambar pada media sosial (medsos) WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan, pembatasan akses medsos tersebut bersifat sementara. Hal ini dilakukan agar kerusuhan pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2019, meluas.

"Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap. Pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial, fitur-fitur media sosial, tidak semuanya, dan messaging system. Kami tahu modusnya adalah posting di media sosial, Facebook, Instagram, dalam bentuk video, meme, foto," kata Rudiantara saat konferensi pers di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Rudiantara menuturkan, publik akan mengalami pelambatan jika mengunggah foto atau video. Ini dilakukan untuk mencegah viralnya aksi kerusuhan unjuk rasa 22 Mei, serta hoaks yang bertebaran menyusul aksi tersebut.

"Karena viralnya yang negatif, besar mudaratnya. Tapi sekali lagi ini sementara secara bertahap justru menurut saya, kita mengapresiasi media mainstream. Biasanya main di media sosial, sementara kita kembali ke media mainstream," ucap Rudiantara.

Photo

Bus Brimob dibakar massa yang anarkis. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Senada, Menkopolhukam Wiranto menyatakan pembatasan akses media sosial dilakukan agar masyarakat dapat informasi yang akurat. Sebab media sosial rawan informasi bohong alias hoaks.

"Untuk menghindari provokasi, akan kita lakukan pembatasan akses di wilayah tertentu, untuk tidak diaktifkan media sosial. Akses di media sosial dinonaktifkan untuk menjaga hal negatif," ucap Wiranto.

Kendati demikian, Wiranto belum bisa memastikan sampai kapan pemerintah melakukan pembatasan medsos. Dia menyebut hal ini dilakukan untuk mengamankan wilayah Indonesia.

"Ini semata untuk kemanan nasional," ucap mantan Panglima ABRI ini.

Oleh karena itu, Wiranto meminta menjaga keamanan negara bukan hanya dilakukan oleh aparatur keamanan seperti TNI-Polri, tapi juga dibantu oleh masyarakat. "Upaya mengamankan negeri ini bukan hanya diamankan aparat keamanan, tapi juga masyarakat penting," tegasnya.

Photo

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore