Multikulturalisme dan Dekolonisasi

Saya kerap termangu melihat keindahan alam Indonesia, bentang cakrawala penuh warna-warni seraya tenteram dan damai. Dari peneropongan ini, Indonesia adalah firdaus bagi keberagaman. Multikulturalisme bagi orang Indonesia adalah keberkahan yang dihayati sehari-hari.

MASYARAKAT kita beragam dari agama, etnis, adat istiadat, hingga berbagai praktik berbudaya seperti ragam bahasa, musik, hingga busana dari masing-masing penjuru daerah. Meski demikian, hendaknya kita tidak berpuas hati memaknai keragaman di Indonesia sebatas fasad saja. Kritik poskolonial menguak endapan ketimpangan di balik semarak masyarakat multikulturalis.

Melalui berbagai perjalanan penelitian saya ke sudut-sudut ruang hidup masyarakat di Indonesia, saya berkesempatan melihat keunikan, kepermaian, namun juga kerapuhan masyarakat beserta lingkungan hidupnya. Etika multikulturalis tidak cukup terhenti pada dijajarkannya keanekaragaman ekspresi budaya, lebih merasuk lagi, yakni sampai terjaminnya kehidupan yang sejahtera (well-being) bagi subjek-subjek yang memikul kebudayaan tersebut. Politik rekognisi semacam ini mengandaikan pengertian bagi setiap orang bahwa aspek budaya tidak saja pada tataran permukaan, tetapi dihormati sebagai pengalaman yang dipertukarkan secara karib serta sungguh-sungguh.

Rasa karib inilah yang ingin digumuli melalui politik rekognisi, melihat dan menerima secara terbuka perbedaan-perbedaan yang ada. Pada saat kelas multikulturalisme, saya dan mahasiswa berdiskusi secara mendalam soal kesungguhan pengalaman masyarakat multikulturalis. Mahasiswa saya yang berasal dari Pulau Lombok menuturkan tentang betapa mirisnya kenyataan bencana kekeringan di Lombok Timur. Kelas menjadi hening, dan kami membayangkan kebanggaan kita terhadap budaya Lombok, tariannya, nyanyiannya, kemilau wastranya, tetapi mengetahui bahwa masih banyak warga di Lombok yang hidup tanpa akses air bersih, membuat seisi kelas kehilangan kata-kata.

Tahun ini terdapat 13 desa di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, yang dilanda kekeringan. Penanggulangan jangka pendek yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan lebih dari 50 tangki air bersih. Itu pun disampaikan warga belum cukup dan terkadang tidak reguler. Dalam salah satu tugas pengabdian masyarakat yang diselenggarakan relawan perawat dari kampus Universitas Indonesia di Dusun Batu Nampar Selatan, diketahui bahwa selain krisis air yang berlangsung selama berbulan-bulan, problem ini bergulung-gulung berdampak menjadi problem kesehatan seperti stunting atau kekurangan gizi pada anak-anak. Tentu pemecahan persoalan yang rumit ini membutuhkan kerja sama antara peneliti dari kampus untuk pengembangan teknologi tepat guna, juga pemerintah dan warga setempat. Dibutuhkan pula kesamaan paradigma prioritas pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan. Pembangunan yang tidak lagi melulu terkonsentrasi pada komodifikasi alam dan budayanya, tetapi sensibilitas pembangunan yang partisipatoris dan meninggikan hak asasi bagi warga setempat.

Kita harus waspada agar tidak terburu-buru terjebak dalam wacana eksotisasi tanpa menelisik secara kritis lapisan-lapisan kesenjangan yang dapat saja tersembunyi dan dilanggengkan melalui sistem pengetahuan yang cenderung berpola kolonial. Begitu pun memahami multikulturalisme. Gagasan ini perlu dipertajam dengan iktikad dekolonisasi untuk menyingkirkan pandangan-pandangan yang masih memendam kesenjangan, diskriminasi, dan rasialisme yang terselubung.

Saya berpikir, sudah semestinya pendidikan kita mengarusutamakan multikulturalitas. Namun, perlu ditegaskan keberagaman yang menjadi slogan berbangsa kita tidak saja dihafalkan sebagai kewajiban ideologis atau hanya bermuatan objektivasi budaya-budaya. Lebih utamanya, multikulturalitas secara ontologis, yang berarti melekat dalam kedirian kita sebagai manusia. Penghargaan terhadap keragaman itu tidak disebabkan instruksi, tetapi rasa kekariban, kesetaraan, dan dialektika yang jujur memperbincangkan pengalaman riil sehari-hari.

Keintiman publik semacam ini hanya dapat diproses jika kita melucuti ketimpangan, kekerasan, dan subjugasi yang meliputi relasi sosial, baik antarwarga maupun warga dengan negara. Etienne Balibar dalam bukunya yang berjudul Ras, Bangsa, dan Kelas (1991) menguraikan peliknya mematahkan rasialisme dewasa ini. Rasisme menurutnya adalah tindakan politik yang bertujuan untuk memurnikan suatu raga sosial. Agaknya, kekhawatiran terbesar Balibar adalah operasi pergeseran bahasa atau asosiasi bahasa yang terjadi secara tersembunyi demi menyamarkan rasialisme. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah terbentuknya kelompok yang dianggap sebagai kelas baru. Ia mengambil contoh identifikasi terhadap pekerja migran atau kebijakan imigrasi yang diskriminatif. Balibar menganalisis bahwa dekolonisasi terhadang kebiasaan eksploitasi kapital, dan eksploitasi ini terjadi pada masyarakat, budaya, dan lingkungan hidupnya. Dehumanisasi ini bisa saja terjadi tanpa kentara secara gamblang, di balik penyeragaman pembangunan, misalnya. Celakanya, dapat juga, ketimpangan itu terkunci dalam alam bawah sadar kita, dan kita mereplikasinya tanpa memawas diri.

Kecurigaan Balibar membuat saya mengevaluasi ulang, sejauh manakah masyarakat dan negara kita menghayati multikulturalitas yang sekaligus menihilkan warisan pola kuasa penjajahan masa lalu? (*)

---

SARAS DEWI, Dosen Filsafat Universitas Indonesia