Jangan Pilih Capres Perusak Demokrasi

Indikator kedua adalah mobilisasi aparat untuk kepentingan pribadi pihak tertentu. Pengerahan kepala-kepala desa untuk mendukung calon presiden tertentu adalah jelas bentuk penggunaan aparat untuk kepentingan pribadi sang calon.

Indikator ketiga adalah lemahnya pengawasan terhadap pihak yang memegang kekuasaan karena tidak adanya oposisi. Lemahnya oposisi ini membuat lemahnya pengawasan yang antara lain akan menciptakan korupsi bersama karena tidak ada lagi pihak yang mengingatkan. Gerindra dengan ketuanya, Prabowo, misalnya, adalah oposisi yang cukup kuat. Tetapi, bergabungnya Prabowo menjadi anggota kabinet Jokowi mengakibatkan oposisi menjadi lemah.

Indikator keempat adalah penyalahgunaan dan pemanfaatan undang-undang untuk mencapai ambisi pribadi. Ketika Jokowi punya ambisi untuk menjadi presiden Indonesia yang berjasa memindahkan ibu kota negara ke tempat baru, yang pertama ia lakukan adalah membuat UU IKN. Walaupun tanpa melalui prosedur pembuatan UU yang benar dan tanpa partisipasi publik, UU tersebut disahkan dan Jokowi dapat berlindung di balik UU ini dalam melaksanakan ambisinya.

Indikator kelima adalah merosotnya kebebasan mengeluarkan pendapat karena tindakan represif negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah salah satu bentuk pengawasan rakyat serta dasar dari semua karya untuk memajukan bangsa. Di bawah Jokowi, seniman, mahasiswa, dan anggota masyarakat ditangkap karena melancarkan kritik.

Demokrasi bukan hanya slogan. Baik-buruknya demokrasi langsung memengaruhi ketenangan dan kesejahteraan hidup rakyat. Karena itu, jangan pilih calon presiden yang tidak pernah berbicara tentang demokrasi, baik karena ia tidak mengerti maupun tidak percaya pada hal ini, atau memang punya rencana melanggarnya atau bahkan untuk tidak menerapkannya. (*)

---

OKKY MADASARI, Sastrawan dan akademisi