Pegiat Antikorupsi dan Praktisi Keamanan Siber Komentari Wacana War Tiket Haji

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sempat melempar wacana war ticket atau sistem rebutan tiket untuk calon jamaah haji. Walau belum diterapkan, wacana tersebut langsung menuai sorotan. Pegiat Antrikorupsi dan Praktisi Keamanan Siber Aulia Postera menyatakan bahwa wacana itu berisiko besar untuk mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Menurut Aulia, mekanisme tersebut cenderung menciptakan ketimpangan akses. Sebab, keberangkatan calon jamaah haji untuk beribadah ke Tanah Suci tidak lagi didasarkan pada urutan antrean yang sah, melainkan pada kecepatan tangan dan kecanggihan perangkat semata. Selain itu, aspek transparansi juga bisa terabaikan karena publik tidak mengetahui bagaimana algoritma distribusi tiket bekerja.

”Sehingga memicu kecurigaan serta ketidakpercayaan publik. Masalah akuntabilitas juga menjadi ganjalan utama terutama ketika sistem gagal atau terjadi sengketa transaksi yang merugikan jamaah,” kata dia dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media pada Sabtu (11/4).

Apabila dilihat dari aspek teknis, Aulia menyampaikan bahwa war ticket untuk calon jamaah haji sangat rentan terhadap kegagalan sistem secara masal. Dia menyebut, lonjakan trafik yang luar biasa dalam waktu singkat seringkali menyebabkan server mengalami gangguan, bahkan berhenti beroperasi secara total. Belum lagi keamanan siber yang juga menjadi pertaruhan besar.

”Mengingat adanya ancaman penggunaan robot otomatis oleh para calo digital hingga risiko peretasan akun dan manipulasi transaksi. Hal itu melahirkan ketidakadilan digital bagi mereka yang tidak memiliki koneksi internet cepat atau peralatan yang memadai,” bebernya.

Lebih dari itu, Aulia melihat adanya potensi korupsi yang cukup mengkhawatirkan. Khususnya pada sisi internal Kemenhaj. Dia menyatakan bahwa ada risiko oknum tertentu sengaja mengamankan tiket sebelum sistem dibuka atau mengatur prioritas secara terselubung hanya untuk keuntungan pribadi. Selain itu, fenomena percaloan digital menjadi ancaman nyata yang membuat biaya haji melambung tinggi.

Bukan hanya itu, konflik kepentingan juga bisa muncul apabila penyelenggara memiliki agenda bisnis di balik percepatan keberangkatan jamaah tertentu. Jika dilihat lebih dalam lagu, Aulia pun mengingatkan pergeseran nilai ibadah yang awalnya sakral menjadi sekadar komoditas ekonomi juga perlu diwaspadai dan diperhatikan.

”Secara operasional, risiko terjadinya ketidaksesuaian data antara kuota digital dan kuota nyata dari otoritas Saudi sangat mungkin terjadi dan berakibat pada kegagalan keberangkatan jamaah. Potensi munculnya keluhan dan sengketa akan sangat tinggi mengingat sistem ini bekerja sangat cepat tanpa proses verifikasi yang berlapis,” bebernya.

Karena itu, war ticket untuk calon jamaah haji menuntut infrastruktur yang luar biasa tangguh serta tim pemantau yang bersiaga penuh setiap saat. Tidak lupa, Auli mengingatkan tantangan besar terletak pada integrasi antar sistem. Mulai dari basis data antrean haji nasional hingga sistem pembayaran. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan data yang bisa merugikan calon jamaah secara finansial dan administratif.