Nota Diplomatik Saudi Terkait Haji, Kemenag: Sudah Dibahas dan Ditangani Tuntas

JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa berbagai dinamika yang sempat terjadi selama operasional haji 1446 H/2025 M telah ditangani dengan baik melalui koordinasi bersama otoritas Arab Saudi. Hal itu disampaikan menyusul beredarnya nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang memuat sejumlah catatan terkait penyelenggaraan haji.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menjelaskan bahwa nota diplomatik tersebut sejatinya merupakan komunikasi tertutup yang hanya ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen PHU, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. Nota bertanggal 16 Juni 2025 itu berisi lima isu utama yang muncul selama operasional, yang sebagian besar telah diselesaikan di lapangan.

“Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji,” ujar Hilman saat konferensi pers di Madinah, Jumat (20/6/2025).

Lima Isu Utama dalam Nota Diplomatik Yang Dipastikan sudah Beres adalah:

1. Ketidaksesuaian Data Jemaah

Catatan pertama berkaitan dengan ketidaksesuaian data antara manifest penerbangan, e-Hajj, dan Siskohat. Ditemukan perbedaan nama jemaah yang tercantum dalam dokumen dan yang sebenarnya terbang.

“Alhamdulillah bisa kita tangani pada awal Mei, di mana dalam satu pesawat ternyata ada beberapa jemaah yang berbeda syarikah,” terang Hilman.

Menurutnya, hal itu kerap terjadi karena kondisi dinamis di embarkasi, seperti jemaah batal berangkat karena sakit atau meninggal. Untuk mencegah kursi kosong, dilakukan penggantian dengan calon jemaah lain.

“Kami tentu tidak bisa juga membiarkan pesawat itu kosong karena ada orang yang sakit atau meninggal. Ketika teman-teman di lapangan masih memungkinkan untuk mengganti, maka mereka akan menggantikan dengan penumpang berikutnya,” ujarnya.

Masalah ini diselesaikan dengan rekonsiliasi data harian yang dilakukan tim Misi Haji Indonesia bersama Kantor Urusan Haji, Kementerian Haji Arab Saudi, dan syarikah.

2. Pergerakan Jemaah dari Madinah ke Makkah

Masalah kedua muncul saat pergerakan jemaah dari Madinah ke Makkah, khususnya mereka yang berasal dari satu kloter tetapi terdaftar di syarikah berbeda. Hal ini membuat mereka sementara tertahan sebelum diberangkatkan.

“Inilah yang disebut dalam surat tersebut sebagai memberangkatkan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Hilman.

Namun, ia memastikan, semuanya telah dikomunikasikan dengan Kemenhaj dan syarikah terkait.

“Tidak mungkin kita membawa orang dari Madinah ke Makkah tanpa ada kesepakatan dari lembaga terkait,” tegasnya.