Kemenag Percepat Distribusi Nusuk dan Fasilitasi Reunifikasi Keluarga Jemaah Haji

JawaPos.com – Penyelenggaraan ibadah haji 2025 membawa tantangan baru seiring perubahan sistem layanan dari satu syarikah (perusahaan penyedia layanan) pada 2024 menjadi delapan syarikah pada tahun ini.

Konsekuensinya, sejumlah dinamika muncul di lapangan. Salah satunya, banyak jemaah yang terpisah dengan pasangan, mahram, atau pendamping lansia akibat penempatan hotel dan layanan transportasi yang kini disesuaikan dengan syarikah masing-masing.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyadari hal ini dan langsung merespons dengan menyiapkan serangkaian solusi untuk menjawab keluhan jemaah.

Komitmen Penggabungan Suami-Istri dan Mahram

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme untuk menyatukan kembali jemaah yang terpisah akibat skema layanan syarikah.

“Kami juga sudah mempersiapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan, khususnya untuk reunifikasi penggabungan kembali suami-istri ataupun penggabungan mahram dan tentu saja antara lansia dan pendampingnya,” ujar Hilman saat konferensi pers di Makkah, Minggu (18/5).

Menurutnya, data ribuan jemaah yang mengajukan permohonan penggabungan sudah diserahkan kepada otoritas Arab Saudi melalui syarikah masing-masing.

“Kami harapkan tentu saja jemaah juga bisa tenang, dan staf kami berusaha keras untuk memproses pergeseran penggabungan secepatnya, khususnya ketika semua jamaah sudah tiba di Makkah,” imbuhnya.

Percepatan Distribusi Kartu Nusuk

Masalah lain yang tengah menjadi sorotan adalah keterlambatan distribusi kartu Nusuk. Kartu ini merupakan identitas resmi jemaah haji untuk bisa masuk ke Kota Makkah, Masjidil Haram, serta mengikuti puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Kami dalam koordinasi terakhir dengan syarikah bersepakat untuk melakukan akselerasi pendistribusian kartu Nusuk kepada jamaah haji Indonesia,” jelas Hilman.

Ia menambahkan, sebagian jemaah memang sudah menerima kartu tersebut, namun masih banyak yang belum. Karenanya, pemerintah dan syarikah sepakat mempercepat proses agar seluruh jemaah siap sebelum puncak ibadah.

Saluran Komunikasi Resmi Disiapkan

Untuk mempercepat respons terhadap keluhan jemaah, Kemenag juga telah membuka berbagai kanal komunikasi resmi.

“Kami juga sudah memiliki hotline ataupun WhatsApp, agar jamaah bisa mengkomunikasikan masalah dengan cepat,” ujar Hilman.

Selain itu, jemaah juga dapat menggunakan platform digital Kawal Haji untuk menyampaikan keluhan terkait konsumsi, transportasi, akomodasi, hingga ibadah.

“Semua masalah layanan bisa disampaikan di sana. Kami ingin setiap persoalan bisa segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” tegasnya.