Komnas Haji Desak Kemenag Awasi Fase Armuzna, Insiden Muzdalifah Rawan Terulang

JawaPos.com – Jumlah calon jemaah haji (CJH) Indonesia tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Total ada 241 ribu orang yang segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) diminta mengantisipasi fase-fase rawan selama ritual haji berlangsung. Salah satu yang dinilai rawan adalah fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun lalu kisruh sempat terjadi saat jemaah haji menjalani prosesi mabit (bermukim sebentar) di Muzdalifah. Kala itu ribuan jemaah telantar dan kepanasan. Sebab, bus yang seharusnya menjemput dan mengantar menuju maktab di Mina datang terlambat.

Harapan supaya masa Armuzna berlangsung lebih aman disampaikan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Dia membenarkan bahwa misi haji tahun ini adalah yang terbesar dalam sejarah. ”Dengan situasi tersebut, penyelenggaraan haji tahun ini tidaklah mudah, memiliki tantangan yang tidak ringan,” tuturnya di Jakarta kemarin (6/5). Dia kembali menyentil insiden di Muzdalifah pada 2023. ”Tragedi Muzdalifah itu tidak boleh terulang di tahun ini,” tegasnya.

Mustolih menekankan, prosesi mabit di Muzdalifah merupakan rangkaian puncak haji yang semestinya mendapatkan perhatian khusus. Dia menambahkan, area Muzdalifah mesti mendapatkan perhatian khusus dari penyelenggara. Khususnya dari aspek akses kendaraan jemaah.

Mustolih mengungkapkan, semula penyelenggaraan haji 2023 berjalan baik dan lancar. ”Tapi tiba-tiba saja ambyar, penuh jeritan dan tangis karena tragedi Muzdalifah itu,” katanya. Waktu itu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sampai marah-marah kepada masyariq atau perusahaan pelayanan masa masyair. ”Penjemputan terlambat dengan alasan terjebak kemacetan hebat,” ucap dia.

Muzdalifah, terang Mustolih, adalah lapangan luas tanpa tenda. Ketika ada keterlambatan bus, para jemaah harus bertahan di bawah terik matahari. Selain itu, tidak ada suplai air dan makanan yang mencukupi. ”Ada yang pingsan, ada pula yang meninggal dunia,” katanya.

Mustolih mengakui, insiden Muzdalifah itu memang bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Indonesia. Sebab, bus penjemputan disiapkan oleh masyariq. Meskipun begitu, pemerintah harus tegas terhadap perusahaan penyedia layanan transportasi di Saudi.

Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa terulang, perwakilan Kemenag di Saudi mengumpulkan tim atau petugas dari masyariq. Pertemuan tersebut diwadahi dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) membahas mitigasi masalah haji.

Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan, bimtek tersebut baru pertama ini dilaksanakan. ”Tahun-tahun sebelumnya hanya sebatas perkenalan,” ujarnya. Sedangkan kali ini lebih detail. Termasuk membahas mitigasi risiko persoalan layanan di masa masyair serta solusinya.(wan/c9/oni)