Dari Pisah Hotel Sampai Jemputan ke Arafah yang Molor, Komisi VIII DPR soroti Skema Multi Syarikah, Dorong BPKH Bikin Syarikah

JawaPos.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyelenggaraan haji 2025 menggunakan sistem multi syarikah.

Total ada delapan syarikah yang digandeng Kementerian Agama (Kemenag). Skema ini ternyata menimbulkan sejumlah masalah. Karena itu, muncul usulan supaya ke depan cukup pakai satu syarikah, supaya mudah dikontrol.

Syarikah adalah perusahaan swasta Arab Saudi yang bertugas sebagai operator layanan haji. Mereka yang mengurusi keperluan jamaah ditanah suci. Khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Namun dalam pelaksanaannya banyak masalah akibat sistem multi syarikah itu. Yang paling mencolok adalah jamaah pisah hotel saat menginap di Makkah.

Parahnya lagi ada pasangan suami-istri yang hotelnya terpisah berjauhan. Ada juga lansia dan pendamping yang pisah hotel.

Catatan lainnya adalah keterlambatan angkutan dari hotel di Makkah menuju Arafah. Begitupun saat jamaah sudah di Arafah untuk wukuf, sempat ada masalah dalam penempatan di tendanya.

Kinerja syarikah yang penuh masalah itu jadi sorotan anggota Komisi VIII DPR Maman Immanul Haq. Dia mengatakan tidak perlu banyak-banyak syarikah. Bahkan jika diperlukan, syarikahnya perusahaan dari Indonesia. Sehingga lebih mudah dikontrol. 

Dia mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang selama ini bertugas mengelola dana haji, punya kesempatan besar menjadi syarikah.

Apalagi mereka sudah punya anak usaha berupa perusahaan resmi di Saudi bernama BPKH Limited. Lewat perusahaan ini, Indonesia bisa membuat syarikah sendiri.

Dia berharap ketika berhasil membuat syarikah haji, Indonesia mampu mengelola keuangan dan layanan haji secara lebih profesional dan terpadu.

“Teman-teman di BPKH sudah memiliki basis profesionalisme yang kuat dalam bidang ekonomi syariah serta pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan haji," katanya Maman dalam keterangannya Rabu (25/6) sore.

Jadi, lanjut Maman, kenapa tidak BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung membuat syarikah. Termasuk mengelola amanat Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jamaah haji di Arab Saudi.

Maman menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pengelolaan haji sebaiknya tidak berlarut-larut dan harus terintegrasi secara efisien.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah membangun infrastruktur pendukung haji seperti bandara dan hotel yang dikelola secara terpusat di Kampung Haji Indonesia.

Kemudian menggabungkan beberapa hotel menjadi satu kompleks. Sehingga katering dan layanan lain bisa lebih terkoordinasi.