Data Istitaah Jemaah Kurang Transparan, Kuota Haji Indonesia 2026 Terancam Dikurangi 50 Persen

JawaPos.com - Musim haji 2025 sudah selesai dari sisi pemerintah Arab Saudi. Biasanya disusul dengan pengumuman kuota haji 2026 untuk negara pengirim. Muncul wacana kuota haji Indonesia tahun depan dikurangi separuh. Imbas dari sejumlah catatan negatif oleh Saudi untuk merah-putih. 

Kabar mengejutkan itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf usai bertemu Deputi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi pada Selasa (10/6) di Jeddah. Pertemuan itu membahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini serta kick-off persiapan musim haji 2026. Seperti diketahui mulai musim 2026, penyelenggaraan haji sudah bukan di Kementerian Agama (Kemenag). Sepenuhnya sudah geser ke BPH. 

Irfan mengatakan di momen pertemuan itu, dibahas sejumlah isu strategis. Termasuk belum pastinya kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia. 

Kondisi itu disebabkan beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025. Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50 persen. Jika wacana ini terlaksana, maka kuota haji Indonesia tinggal 110.500 orang. Pasalnya kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 221 ribu orang. 

Dia mengatakan biasanya ketetapan angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai. "Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi," katanya. Dalam kesempatan itu, Irfan juga menyampaikan manajemen haji di Indonesia untuk tahun depan akan beralih dari Kemenag ke BPH. 

Dia juga mengatakan, pemerintah Arab Saudi mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jemaah, terutama terkait aspek kesehatan atau istitoah. Selain itu juga untuk akurasi data penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dalam diskusi tersebut, pemerintah Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jemaah. "Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?" ungkap perwakilan Saudi.

Selain itu, Saudi akan menerapkan sejumlah kebijakan baru. Diantaranya pembatasan jumlah syarikah maksimal dua perusahaan. Syarikah adalah perusahaan yang menjadi operator layanan haji di Saudi. Tahun ini Kemenag bermitra dengan delapan unit Syarikah. Yang akhirnya memicu persoalan jemaah pisah kloter. Pasangan suami-istri pisah hotel. Serta sejumlah persoalan layanan haji lainnya. 

Saudi juga memberlakukan pengetatan standar kesehatan jemaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per jemaah. Seluruh elemen ini akan dikontrol oleh task force Indonesia-Saudi.

Saudi juga menetapkan bahwa pelaksanaan Dam atau denda haji hanya diperbolehkan di dua tempat. Yakni di negara asal atau di Arab Saudi melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yaitu Ad-Dhahi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi. (wan)