Hilman Latief Jelaskan Kronologi Pecah Kloter Jemaah Haji 2025: Dimulai dari Visa Telat Terbit

JawaPos.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan haji, termasuk menyikapi tantangan besar di musim haji 2025 ini. Salah satunya terkait fenomena “pecah kloter” yang dialami sebagian jemaah haji, khususnya pasangan suami istri atau lansia dengan pendamping karena perbedaan syarikah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menjelaskan bahwa dinamika ini bermula dari kondisi pada awal pemberangkatan. Sebagian jemaah yang dijadwalkan berangkat mengalami keterlambatan dalam penerbitan visa. Di sisi lain, kursi pesawat yang telah terjadwal harus tetap terisi.

“Sebagian visa jamaah kita belum terbit, padahal mereka sudah dijadwalkan untuk berangkat. Konsekuensinya, kursi yang kosong diisi oleh jemaah dari kloter lain yang visanya sudah siap. Ini terjadi selama beberapa hari,” kata Hilman dalam konferensi pers di Makkah, Minggu (18/5).

Kondisi itu kemudian berlanjut dan menyebabkan sejumlah kloter mengalami perubahan komposisi. Akibatnya, jemaah dari satu keluarga, termasuk pasangan suami istri atau pendamping lansia, bisa terpisah. Tak hanya dari kloternya, tetapi juga dari layanan akomodasi dan transportasi karena sistem layanan haji tahun ini mengacu pada sistem syarikah, bukan lagi berdasarkan wilayah atau embarkasi.

“Jemaah yang bergeser bergabung dengan kloter sebelumnya, ternyata dilayani oleh perusahaan yang berbeda. Maka kejadian seperti ini terus kami antisipasi,” tuturnya.

Sistem syarikah yang mulai diterapkan penuh pada 2025 ini memang menjadi bagian dari reformasi layanan haji di Arab Saudi. Jika sebelumnya Indonesia hanya dilayani oleh satu syarikah, tahun ini terdapat delapan syarikah yang melayani lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia.

“Dengan sistem syarikah ini, terjadi pemisahan penempatan hotel dan layanan berdasarkan penyedia layanan. Di sinilah kadang suami-istri atau lansia dan pendampingnya bisa terpisah,” ujar Hilman.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai solusi telah dan akan terus dilakukan, termasuk skema reunifikasi atau penggabungan kembali jemaah yang terpisah dari pasangan atau pendampingnya.

“Kami sudah siapkan langkah-langkah reunifikasi. Baik suami-istri, mahram, hingga lansia dengan pendampingnya. Kami akan terus koordinasi dengan pihak syarikah dan Kementerian Haji Arab Saudi agar penggabungan ini bisa difasilitasi sebaik mungkin,” tuturnya.

Hilman menyampaikan bahwa sistem baru ini memang menantang, namun tujuannya adalah untuk pelayanan yang lebih fokus dan optimal, terutama pada masa puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Dengan delapan syarikah, kita berharap pelayanan di Armuzna lebih maksimal. Termasuk tenda, konsumsi, dan transportasi,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak, baik jemaah, petugas, maupun masyarakat di Tanah Air untuk terus mendukung proses perbaikan layanan haji yang saat ini tengah berjalan.

“Kami menyadari sistem ini baru dan tidak mudah, tapi semua pihak terus bekerja keras. Kami butuh dukungan dan kesabaran. Yang penting, tidak ada jemaah yang kami abaikan,” tegas Hilman.

Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, petugas, syarikah, dan otoritas Arab Saudi, Hilman optimistis bahwa penyelenggaraan haji 2025 dapat berjalan aman, nyaman, dan semakin baik dari tahun ke tahun.