Likuiditas Perbankan Membaik, BTN Targetkan 150 Ribu KPR Subsidi

JawaPos.com - Kondisi likuiditas perbankan nasional menunjukkan perbaikan signifikan hingga Agustus 2025. Seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan dan turunnya outstanding instrumen moneter Bank Indonesia (BI).

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menuturkan, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turun menjadi 5,1 persen. Merupakan titik terendah saat ini. Sejalan dengan penurunan BI rate menjadi 5 persen. Menjadi sinyal positif bagi sektor perbankan dalam upaya menurunkan cost of fund atau biaya dana.

"Hal tersebut menjadi peluang bagi perbankan untuk bisa ke depannya menurunkan cost of fund perbankan. Kita melihat juga tren ini terjadi di beberapa negara. Penurunan suku bunga ini berita baik buat ekonomi," terang Nixon dalam public expose bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (10/9).

Total outstanding SRBI hingga Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 718 triliun. Turun dari posisi Desember 2024 yang mencapai Rp 923 triliun. Penurunan lebih dari Rp 200 triliun itu dinilai turut melonggarkan likuiditas sistem keuangan nasional.

Seiring dengan berkurangnya jumlah SRBI yang diperpanjang dan yang telah jatuh tempo. "Ini untuk dunia perbankan termasuk yang ikut melonggarkan likuiditas. Sehingga persaingan atau peperangan suku bunga menjadi tensinya terasa lebih menurun," imbuhnya.

Hingga Juni 2025, tren pertumbuhan kredit memang mengalami perlambatan. Ini sudah terasa sejak kuartal I 2025. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) justru lebih tinggi. Termasuk yang terjadi di BTN.

Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak pada kinerja BTN. Pada April 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah menerbitkan peraturan baru yang memperluas batas penghasilan penerima KPR subsidi. Di wilayah Jabodetabek, batas penghasilan untuk single income kini menjadi Rp 12 juta dan untuk pasangan suami istri Rp 14 juta.

"Jadi, ini ada upgrade masyarakat yang boleh menerima subsidi di bidang perumahan," terangnya.

Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah. Naik dari kuota tahun lalu yang hanya 220 ribu unit. BTN yang memegang pangsa pasar KPR sekitar 75-80 persen, telah menyalurkan 95 ribu unit rumah FLPP hingga Juni 2025. Dan menargetkan bisa mencapai 220 ribu-230 ribu unit hingga akhir tahun.

"Hingga September ini, kami upayakan bisa capai 150 ribu unit," katanya.

Mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah kembali menetapkan target perumahan FLPP sebesar 350 ribu unit. Nixon optimistis target itu bisa tercapai. Dengan catatan proses persiapan dilakukan lebih baik sejak awal tahun.

"Tahun ini, kondisinya memang mulainya agak lebih telat, kami terasa di lapangan. Jadi, tahun depan harusnya lebih well prepared dan 350 ribu rumah kami yakin di tahun depan bisa dicapai," pungkasnya.