<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/nixon-4267165478.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kinerja pembiayaan perumahan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga kuartal III 2025, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN ke sektor perumahan tumbuh 6,4 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) menjadi Rp 322,53 triliun. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi, baik konvensional maupun syariah, yang naik 7,3 persen YoY menjadi Rp 111,33 triliun. "Pertumbuhan ini didorong strategi perseroan menggandeng pengembang nasional serta menawarkan promo bunga KPR yang menarik," kata Nixon di Jakarta, Rabu (12/11). Selain itu, BTN juga mencatatkan peningkatan pembiayaan melalui skema lain seperti Kredit Agunan Rumah (KAR) yang mencapai Rp 8,95 triliun, naik 6,8 persen YoY. Menurut Nixon, capaian ini mencerminkan komitmen BTN dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk aparatur negara. "BTN menjalankan fungsi intermediasi untuk menggerakkan perekonomian rakyat, terutama di sektor perumahan, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat," tuturnya. Transformasi digital juga menjadi faktor penting dalam peningkatan layanan pembiayaan BTN. Melalui aplikasi Bale by BTN, proses pengajuan dan persetujuan KPR kini bisa dilakukan secara digital, cepat, dan transparan. Aplikasi tersebut menghubungkan ribuan listing properti dengan fitur simulasi KPR dan sistem persetujuan daring. Hingga akhir September 2025, pengguna Bale by BTN tercatat mencapai 3,2 juta pengguna, tumbuh 66,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, sebanyak 1,9 juta pengguna. "Nilai transaksinya mencapai Rp71,9 triliun, naik 19,6 persen (YoY) dari tahun sebelumnya sebesar Rp60,1 triliun," ungkapnya. Untuk memperkuat peran sebagai mitra utama pemerintah dalam mendorong inklusi perumahan, BTN menjalin kerja sama strategis dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melalui program kepemilikan hunian "Graha Hakim". Kerja sama ini memberikan fasilitas pembiayaan rumah bagi para hakim di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) RI dengan bunga kompetitif, keringanan biaya akad, serta proses pengajuan yang lebih mudah. "Melalui program ini, para hakim akan mendapatkan akses pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau. Lebih dari 90 persen pembelian rumah saat ini dilakukan lewat mekanisme KPR, sehingga peran BTN menjadi sangat strategis," lanjutnya. Tahun ini, sebanyak 1.451 hakim baru dikukuhkan oleh MA RI. Dengan tambahan itu, jumlah total hakim aktif di Indonesia mencapai 8.711 orang. Nixon menilai, kemudahan memiliki rumah akan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas finansial para hakim. "Hakim yang memiliki kesejahteraan ekonomi akan lebih fokus menjalankan tugas yudisial secara profesional, objektif dan bebas dari pengaruh eksternal. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kredibilitas lembaga peradilan," ujarnya. BTN menawarkan berbagai produk pembiayaan untuk anggota IKAHI, mulai dari KPR/KPA untuk rumah baru, bekas, hingga take over dari bank lain, serta fasilitas Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Ringan (Kring) tanpa agunan. BTN memberikan bunga kompetitif mulai dari 1,65 persen fixed satu tahun, dengan kenaikan bertahap maksimal 3 persen per tahun, serta paket bunga 2,65 persen fixed 3 tahun dan 2,95 persen fixed 5 tahun. Anggota IKAHI juga mendapat diskon biaya provisi dan administrasi hingga 50 persen serta proses pengajuan khusus yang lebih cepat dan aman.

Artikel ini membahas pertumbuhan positif kinerja pembiayaan perumahan BTN dan kerja sama strategis dengan IKAHI.

Kredit Perumahan BTN Tumbuh 6,4 Persen, Tembus Rp 322,53 Triliun hingga Kuartal III 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/BTN-27-1211920767.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. Penempatan uang negara (PUN) sebesar Rp 25 triliun dipastikan akan terserap habis sebelum akhir tahun ini. "November (2025) kelar," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai bertemu dengan Menteri Keuangan dan pelaku sektor keuangan di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (13/10). Hingga 30 September 2025, dari dana Rp 25 triliun itu, BTN sudah menyalurkan untuk kredit sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 42 persen. Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp 4,5 triliun. "Sisanya akan kita tagihkan Oktober ini," tegasnya.&nbsp; Sektor konsumer masih menjadi yang terbesar. Termasuk perumahan yang menjadi prioritas dan keahlian BTN. Baik kredit perumahan subsidi maupun non-subsidi. "Kalau dari korporasi memang nggak sebanyak bank lain," ujar Nixon.&nbsp; Dia menjelaskan, penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal. Seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap. Sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan. BTN telah menyiapkan pipeline kredit di berbagai segmen. Mulai dari konsumer, komersial, korporasi, UMKM, hingga syariah. "Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp 27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp 25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan," jelas Nixon. Makanya, BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah akan terserap 100 persen pada November 2025. Disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN. Dengan kapasitas yang besar tersebut, Nixon menegaskan, pihaknya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat. Agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. "Kita tetap nggak mau NPL (non-performing loan) tinggi," ungkapnya. BTN berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah. Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati. Sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan. Sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah. Nixon menjelaskan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal karena mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus. Yaitu pembiayaan ke sektor perumahan. Secara prinsip, kata Nixon, kredit pemilikan rumah (KPR) memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya. Mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, BTN tidak memiliki kemampuan untuk menyerap habis penempatan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun. Hal itu berdasarkan data realisasi penyerapan yang dicatat oleh Kementerian Keuangan. Yang menunjukkan bahwa hingga 30 September, BTN baru menyerap sekitar 19 persen dari total dana yang ditempatkan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan selesai pada November 2025.

BTN Optimistis Penyerapan Rp 25 Triliun Dana Pemerintah Rampung Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/BTN-27-1211920767.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memproyeksikan tambahan likuiditas Rp 25 triliun yang telah resmi ditempatkan pemerintah akan dapat terserap habis pada akhir 2025, seiring dengan terjaganya permintaan kredit di sektor perumahan. Perseroan menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penyerapan dana tersebut. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, mengatakan, langkah pemerintah cukup mengatasi kondisi persaingan yang ketat di antara bank-bank dalam memperoleh pendanaan, terutama yang berbiaya murah dalam beberapa waktu terakhir. Dengan adanya dana segar tambahan, persaingan berpindah ke upaya bank dalam menyalurkannya menjadi kredit. "Langkah pemerintah ini telah memindahkan persaingan di likuiditas menjadi persaingan di kredit, karena dengan adanya tambahan dana Rp 25 triliun, likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN, setidaknya dalam waktu 6 bulan. Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah habis terserap," kata Nixon. Adapun perkiraan tersebut didasarkan pada perhitungan rata-rata penyaluran kredit per bulannya di BTN mencapai sekitar Rp 6-7 triliun, baik untuk melayani ekosistem perumahan yang cakupannya luas maupun kredit non-perumahan yang saat ini juga menjadi salah satu motor realisasi pembiayaan di BTN. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank milik negara, dengan alokasi untuk BTN sebesar Rp 25 triliun untuk disalurkan sebagai kredit ke sektor riil sehingga dapat menggairahkan perekonomian. Dana tersebut dapat digunakan selama jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang. Nixon menjelaskan bahwa injeksi likuiditas tersebut serupa dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 ketika sejumlah dana pemerintah ditempatkan di bank-bank milik negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat itu, BTN mendapatkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 10 triliun untuk disalurkan sebagai kredit. Hasilnya, kata Nixon, ekonomi saat itu berangsur-angsur pulih dan bank-bank dapat mengembalikan dana tersebut ke negara setelah dua tahun. Dalam konteks saat ini, Nixon menilai tambahan likuiditas Rp 25 triliun sangat membantu BTN untuk mempercepat realisasi atas pipeline kredit yang belum diakadkan. "Demand-nya justru sangat ada di BTN,&nbsp;pipeline&nbsp;(kredit) di kami sebenarnya Rp30 triliun lebih. Dengan adanya tambahan likuiditas ini, masalahnya sudah selesai dan yang sudah ada di&nbsp;pipeline&nbsp;jadinya cepat diberi keputusan agar tidak pindah ke bank lain," kata Nixon. Lebih lanjut, BTN juga menilai tambahan likuiditas Rp 25 triliun dapat memberikan dorongan lebih bagi perseroan untuk terus menurunkan biaya dana (cost of fund), terutama setelah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sejak tahun lalu. Sebagai langkah konkret, Nixon mengungkapkan bahwa BTN telah menurunkan bunga deposito&nbsp;special rate&nbsp;tidak lama setelah tambahan dana segar dari pemerintah diterima perseroan. "Waktu Jumat (12/9) diputuskan oleh pemerintah, Senin (15/9) kami memutuskan untuk menurunkan bunga&nbsp;special rate&nbsp;deposito 50 bps. Dana Rp 25 triliun membantu BTN menurunkan suku bunga dana mahal dan kami akan memastikan&nbsp;special rate&nbsp;akan terus turun hingga akhir tahun," ujar dia. Ujungnya, kata Nixon, langkah tersebut dapat berdampak positif pada profitabilitas BTN yang akan terefleksi pada margin bunga bersih (NIM) perseroan. Tren penurunan biaya dana di BTN belakangan juga telah berkontribusi pada&nbsp;net interest margin (NIM) yang meningkat 139 bps ke level 4,4 persen hingga semester I 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, mengatakan, langkah pemerintah cukup mengatasi kondisi persaingan yang ketat di antara bank-bank.

Diguyur Likuiditas Rp 25 Triliun Dana Pemerintah, BTN Yakin Bisa Habiskan sampai Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/DJI_20250728170628_0013_DJPG-1424718236.jpg" alt="Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kondisi likuiditas perbankan nasional menunjukkan perbaikan signifikan hingga Agustus 2025. Seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan dan turunnya outstanding instrumen moneter Bank Indonesia (BI). Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menuturkan, suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turun menjadi 5,1 persen. Merupakan titik terendah saat ini. Sejalan dengan penurunan BI rate menjadi 5 persen. Menjadi sinyal positif bagi sektor perbankan dalam upaya menurunkan cost of fund atau biaya dana. "Hal tersebut menjadi peluang bagi perbankan untuk bisa ke depannya menurunkan cost of fund perbankan. Kita melihat juga tren ini terjadi di beberapa negara. Penurunan suku bunga ini berita baik buat ekonomi," terang Nixon dalam public expose bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (10/9). Total outstanding SRBI hingga Agustus 2025 tercatat sebesar Rp 718 triliun. Turun dari posisi Desember 2024 yang mencapai Rp 923 triliun. Penurunan lebih dari Rp 200 triliun itu dinilai turut melonggarkan likuiditas sistem keuangan nasional. Seiring dengan berkurangnya jumlah SRBI yang diperpanjang dan yang telah jatuh tempo. "Ini untuk dunia perbankan termasuk yang ikut melonggarkan likuiditas. Sehingga persaingan atau peperangan suku bunga menjadi tensinya terasa lebih menurun," imbuhnya. Hingga Juni 2025, tren pertumbuhan kredit memang mengalami perlambatan. Ini sudah terasa sejak kuartal I 2025. Sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) justru lebih tinggi. Termasuk yang terjadi di BTN. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak pada kinerja BTN. Pada April 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah menerbitkan peraturan baru yang memperluas batas penghasilan penerima KPR subsidi. Di wilayah Jabodetabek, batas penghasilan untuk single income kini menjadi Rp 12 juta dan untuk pasangan suami istri Rp 14 juta. "Jadi, ini ada upgrade masyarakat yang boleh menerima subsidi di bidang perumahan," terangnya. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah. Naik dari kuota tahun lalu yang hanya 220 ribu unit. BTN yang memegang pangsa pasar KPR sekitar 75-80 persen, telah menyalurkan 95 ribu unit rumah FLPP hingga Juni 2025. Dan menargetkan bisa mencapai 220 ribu-230 ribu unit hingga akhir tahun. "Hingga September ini, kami upayakan bisa capai 150 ribu unit," katanya. Mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah kembali menetapkan target perumahan FLPP sebesar 350 ribu unit. Nixon optimistis target itu bisa tercapai. Dengan catatan proses persiapan dilakukan lebih baik sejak awal tahun. "Tahun ini, kondisinya memang mulainya agak lebih telat, kami terasa di lapangan. Jadi, tahun depan harusnya lebih well prepared dan 350 ribu rumah kami yakin di tahun depan bisa dicapai," pungkasnya.

Kondisi likuiditas perbankan membaik, berkat penurunan suku bunga dan kebijakan pemerintah untuk KPR subsidi.

Likuiditas Perbankan Membaik, BTN Targetkan 150 Ribu KPR Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/rupst-btn-3737252436.jpg" alt="Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Tahun Buku 2024 di Menara I BTN, Jakarta, Rabu (26/3). (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Tahun Buku 2024 di Menara I BTN, Jakarta, Rabu (26/3). (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bakal membagikan dividen sebesar Rp 751,83 miliar. Jumlah tersebut sebanyak 25 persen dari laba bersih tahun buku 2024 senilai Rp 3 triliun.&nbsp; Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN menyetujui pembagian dividen tersebut yang digelar Rabu (26/3). Sedangkan 75 persen lainnya atau senilai Rp 2,25 triliun sebagai saldo laba ditahan. Digunakan untuk pengembangan usaha perseroan.&nbsp; Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, nilai pembagian dividen setara dengan Rp 53,57 per lembar saham. Pemerintah Indonesia mendapatkan porsi 60 persen. Untuk publik sebesar 40 persen. Pembagian dividen tahun buku 2024 merupakan komitmen perseroan untuk meningkatkan kontribusi kepada pemerintah. Serta meningkatkan shareholders value kepada investor.&nbsp; "Pemberian dividen sebesar 25 persen tetap akan dapat menjaga rasio permodalan perseroan pada 2025 di atas persyaratan regulator. Dengan adanya pembagian dividen tersebut, BTN berharap dukungan investor terhadap BTN semakin solid," ujarnya. Mengenai hapus tagih, RUPST BTN juga menyetujui penghapusan penagihan piutang macet yang telah dihapus buku sejumlah Rp 318 miliar. Selain telah dihapus buku, jumlah plafon (limit) hapus tagih akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon baru oleh RUPS.&nbsp; "Hapus tagih dilakukan berdasarkan anggaran dasar perseroan yang pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan," terang Nixon. Hingga akhir 2024, BTN mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp 357,97 triliun. Meningkat 7,3 persen year-on-year (YoY). Perolehan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 381,67 triliun atau tumbuh 9,1 persen YoY. Dengan demikian, total aset bank spesialis perumahan itu mencapai Rp 469,61 triliun. Naik 7,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.&nbsp;&nbsp; Nixon menargetkan aset BTN akan tembus Rp 500 triliun tahun ini. Didukung dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sekitar 7 sampai 8 persen YoY. Serta penghimpunan DPK dipatok tumbuh 8 hingga 9 persen secara tahunan. "Dengan didukung strategi bisnis dan transformasi yang konsisten kami lakukan, BTN tetap optimis dalam menumbuhkan bisnis, terutama memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah impian, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah berbagai tantangan," tandasnya.

"Pemberian dividen sebesar 25 persen tetap akan dapat menjaga rasio permodalan perseroan pada 2025 di atas persyaratan regulator," katanya.

BTN Tebar Dividen Rp 751,83 Miliar, Targetkan Aset Tumbuh Rp 500 Triliun pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/napitupulu-4222474468.jpg" alt="Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu menyampaikan akan menyerahkan data pengembang perumahan atau developer yang tak bertanggung jawab alias nakal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Hal ini dilakukan agar BP Tapera dapat ikut melakukan blacklist terhadap para developer nakal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga ke depan, mereka tak bisa ikut menyalurkan rumah subsidi. "Kita nanti akan share ke Tapera (data developer nakal), supaya di seluruh perbankan, orang-orang kayak gini jangan nyalurin subsidi lagi," kata Nixon dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Nixon memastikan penyerahan data ke BP Tapera juga dilakukan&nbsp;sebagai&nbsp;upaya agar niat baik pemerintah tak disalahgunakan para developer nakal. Untuk diketahui BP Tapera sendiri memang telah bekerja sama dengan sejumlah bank pelat merah atau Himbara dalam penyaluran program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasihan program pemerintah, niatnya bagus, tapi disalahgunakan oleh oknum tertentu. Nah nanti kita share, sehingga Tapera lewat bank manapun orang-orang seperti ini tidak bisa masuk lagi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, BTN mengungkapkan telah mendata sebanyak bahwa sejak tahun 2019 terdapat 120.000 rumah yang tak bersertifikat akibat dari developer nakal. Total tersebut merupakan akumulasi dari jumlah developer yang mencapai 4.000 entitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut catatan BTN, para developer tersebut banyak yang raib alias menghilang secara tiba-tiba hingga enggan bertanggung jawab, meskipun perusahaannya masih ada. Dari total rumah tak bersertifikat itu, pihaknya sudah&nbsp;diselesaikan&nbsp;sebanyak 80.000 sertifikat rumah dengan dibantu oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun kini jumlahnya berkurang dan tersisa sekitar 38.144 sertifikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbas kejadian ini, BTN telah mendata dan memberikan rating kepada developer-developer yang bekerja sama dengan BTN. Mulai dari silver, platinum, hingga tak berating. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan pelat merah dalam mendukung dan menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nixon memastikan penyerahan data ke BP Tapera juga dilakukan sebagai upaya agar niat baik pemerintah tak disalahgunakan para developer nakal

'Nyrimpeti' Program 3 Juta Rumah, Bos BTN Bakal Serahkan Data Developer Nakal ke BP Tapera agar Tak Bisa Salurkan Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/BTN-AWARD-197352664.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (tengah) dengan plakat penghargaan Annual Report Award (ARA) 2023 ketegori Perusahaan Go Publik Keuangan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (tengah) dengan plakat penghargaan Annual Report Award (ARA) 2023 ketegori Perusahaan Go Publik Keuangan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perkembangan tren bisnis baru. Sehingga mampu berkompetisi dan berdaya saing global. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian BUMN sepanjang 2023 menunjukkan, produktivitas tenaga kerja mencatatkan realisasi Rp 7,61 miliar per orang. Angka tersebut di atas target 2023 senilai Rp 6,96 miliar per orang. Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, BUMN Learning Festival (BLF) 2024 merupakan ajang untuk meningkatkan budaya terus belajar, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan tren bisnis baru. "Sehingga seluruh insan BUMN semakin siap menghadapi tantangan di masa depan," ucap Tedi di Menara BTN, kemarin (15/10). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menuturkan, pelaksanaan BUMN Learning Festival untuk menciptakan SDM unggul dengan pondasi AKHLAK yang kuat. Yakni, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Termasuk BTN, yang terus bertransformasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan sebagai salah satu proyek strategis nasional. "SDM BTN yang unggul akan mendorong sektor perumahan. Sektor perumahan yang maju akan memberikan ripple effect bagi 185 sektor lain dan mendorong perekonomian nasional," jelas Nixon. Hasil kajian dari Housing Finance Center BTN, lanjut dia, kredit pemilikan rumah (KPR) dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekaligus menambah output pada ekonomi nasional sebesar Rp 2,46 triliun.

Nixon LP Napitupulu menuturkan, pelaksanaan BUMN Learning Festival untuk menciptakan SDM unggul dengan pondasi AKHLAK yang kuat.

BUMN Genjot Kualitas SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/NIXON-1.jpg" alt="Dirut BTN Nixon Napitupulu" width="100%">
<figcaption>Dirut BTN Nixon Napitupulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk resmi menunjuk Nixon L.P. Napitupulu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank BTN menyusul penunjukan Direktur Utama sebelumnya, Pahala Nugraha Mansury, dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN).  Pahala resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Wamen BUMN pada Rabu (23/12). Sementara, pengangkatan Nixon sebagai Plt. diputuskan dalam Rapat Komisaris Bank BTN yang digelar di hari yang sama untuk kemudian akan dilaporkan ke Pemegang Saham.  Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon mengatakan Bank BTN bangga Direktur Utama perseroan dipercaya menjadi Wamen BUMN. Menurutnya, Bank BTN akan tetap fokus melanjutkan visi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025.  “Kami akan tetap melanjutkan visi sebagai The Best Mortgage Bank in 2025. Kami optimistis mencatatkan kinerja di atas target pada akhir 2020,” ujar Nixon di Jakarta, Rabu (23/12).  Nixon menjelaskan Bank BTN telah menerjemahkan visi tersebut dalam berbagai strategi yang inovatif dan terukur. Perseroan pun telah menggelar berbagai transformasi dan perbaikan proses bisnis sejalan dengan visi tersebut.  Hingga triwulan III/2020, BTN mencatatkan kinerja positif kendati di tengah pandemi. Dalam laporan keuangan perseroan, emiten bersandi saham BBTN ini sukses mencatatkan laba bersih per triwulan III/2020 sebesar Rp 1,12 triliun atau naik 39,72% secara tahunan (year-on-year/yoy).  Adapun, pada 2020, BTN optimistis membidik laba bersih di atas Rp 1,2 triliun. Sementara, per November 2020, laba perseroan telah menyentuh posisi lebih dari Rp1,3 triliun. “Mudah-mudahan akhir tahun 2020 target laba BTN akan terlampaui,” kata Nixon menambahkan.  Untuk 2021, bank spesialis kredit perumahan ini memproyeksikan laba bersih akan berada di level Rp 2,8 triliun. Perseroan membidik kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sejalan pada kisaran 7%-9%.  Nixon juga menuturkan Bank BTN tetap menunggu arahan dari Kementerian BUMN. “Kami menunggu arahan Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB [Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa],” kata Nixon.  Sebagai informasi, Nixon resmi bergabung di Bank BTN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN pada 17 Maret 2017. Terakhir, Nixon menduduki posisi sebagai Direktur Finance, Treasury, &amp; Strategy Bank BTN sebelum dipercaya menduduki posisi sebagai Plt Direktur Utama Bank BTN.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GVxkeTPd28A

BTN Tunjuk Nixon LP Napitupulu Jadi Plt Dirut BTN