OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 6,5-8,5 Persen Tahun ini

JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso optimistis kinerja industri jasa keuangan pada tahun ini akan semakin membaik. Keyakinan ini melihat stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid serta laju perekonomian yang mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.

"Kami memproyeksikan, 2022 kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen plus minus 1 persen, 6,5 hingga 8,5 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh di rentang 10 persen plus minus 1 persen, 9 hingga 11 persen)," kata Wimboh secara virtual, Kamis (20/1).

OJK juga memperkirakan penghimpunan dana di pasar modal akan meningkat di kisaran Rp 125 triliun hingga Rp 175 triliun. Sedangkan piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12 persen plus minus 1 persen, di 11 hingga 13 persen.

Kemudian, aset perusahaan asuransi jiwa serta aset perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan tumbuh 4,66 persen dan 3,14 persen. Sementara, pertumbuhan aset dana pensiun akan mencapai 6,47 persen.

Menurutnya, proyeksi optimistis itu didorong kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus membaik didukung keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. "Sistem keuangan Indonesia pun terjaga dengan baik yang terlihat dari indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali 2021," imbuhnya.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, Wimboh memaparkan, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas di tahun ini. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.

Kebijakan tersebut diantaranya, memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah. Diantaranya, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir, dan stimulus lanjutan untuk mendorong kredit ke sektor properti.

Kemudian, menyiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Caranya yaitu dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas.

Lalu, percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit agar tidak terjadi cliff effect pada saat dinormalkan 2023. Terakhir, penataan industri reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB.

Strategi lain, menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan. Ini dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia.

"OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI serta pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia," ucapnya.

Selain itu, memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024 dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap.

"Program-program KUR Kluster, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro serta skema pemasaran melalui program Gerakan National Bangga Buatan Indonesia termasuk dalam program ini. Di Pasar Modal, terus akan dikembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowd funding," jelasnya.

Terakhir, memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang cepat.

Upaya ini termasuk literasi dan perlindungan kepentingan konsumen termasuk penegakan hukum. "OJK akan terus memitigasi ekses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodalan yang lebih tinggi dan penerapan market conduct yang lebih baik," pungkasnya.