Dikritik, Penyelenggara FFI Dinilai Eksklusifkan Diri

JawaPos.com - Penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) 2022 berhasil digelar di bilangan Senayan Jakarta, belum lama ini. Namun penyelenggaraan ajang pemberian penghargaan untuk insan perfilman tersebut menuai kritikan yang cukup tajam.

Salah satu kritikan datang dari filmmaker Evry Joe yang juga Direktur Rumah Film Indonesia. Dia menilai penyelenggaraan FFI 2022 cenderung bersifat seremonial belaka. "FFI kini nyaris tidak terdengar, FFI mengeksklusifkan diri," ujar Evry Joe dalam keterangannya, Kamis (24/11).

Dia menjelaskan FFI yang diselenggarakan setiap tahun dulunya menjadi ajang kompetisi bergengsi sekaligus sebagai berometer perkembangan perfilman Nasional dan disertai beragam rangkaian acara seni dan budaya.

Dalam ingatan Evry Joe dulu, rangkaian acaranya cukup panjang seperti ada kegiatan pawai artis, sosialisasi ke berbagai tempat, nonton bareng film-film yang masuk nominasi ke berbagai kota besar, diskusi film, workshop, seminar Nasional, hingga pameran berbagai produk perkembangan industri perfilman.

Evry Joe menilai penyelenggara FFI tahun ini nyaris tidak terdengar menyelenggarakan deretan rangkaian tersebut di atas. Padahal acara nonton dan diskusi film merupakan dengan berbagai kelompok masyarakat bagian dari upaya untuk mendorong kemajuan perfilman di Indonesia.

"Kini nasib FFI tidak semeriah dulu. Penyelengaraannya pun nyaris tak terdengar, miskin informasi, dan terkesan asal terselenggara saja. Cendrung mengeklusifkan diri karena banyak aktor dan artis senior dan para stakeholder perfilman Indonesia tidak mendapatkan undangan," paparnya.

Sosialisasi film-film yang masuk nominasi lewat serangkaian acara seharusnya dapat digelar. Karena sepengetahuan Evry Joe, dana yang digelontorkan pemerintah cukup besar dan seharusnya menutupi berbagai rangkaian kegiatan.

"Tidak ada alasan untuk tidak menggaungkan FFI. Saya tidak tahu sekarang, kalau dulu dananya mencapai puluhan miliar dari APBN, diendorse Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat penggunakan dana APBN harus melibatkan masyarakat. Sekarang melibatkan kelompok tertentu saja," katanya.