Harga jadi Batu Sandungan Ekspor Listrik Hijau ke Singapura, Bahlil: Segera Ada Titik Temu

JawaPos.com - Penentuan harga listrik masih menjadi batu sandungan dalam rencana ekspor listrik hijau Indonesia ke Singapura. Pemerintah memastikan negosiasi terus berjalan untuk mencapai skema yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi harga listrik masih terus berlangsung, karena pemerintah Indonesia menginginkan skema yang memberikan manfaat seimbang bagi kedua negara.

Ia menjelaskan bahwa regulasi di Indonesia juga menempatkan kewenangan penetapan harga listrik di tangan pemerintah. Bahlil mengatakan, kesepakatan belum ditetapkan karena kedua negara tengah mencari jalan tengah untuk ekspor listrik tersebut.

"Terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu," ujar Bahlil dalam keterangan yang diterima, Selasa (7/7).

Bahlil mengatakan, pembahasan harga tersebut merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) sektor energi yang telah ditandatangani kedua negara sejak tahun lalu.

Kesepakatan itu mencakup ekspor listrik hijau ke Singapura, pengembangan kawasan industri hijau, serta kerja sama carbon capture and storage (CCS).

"Tadi kita membahas menyangkut dengan listrik. Dari satu tahun lalu kan kita sudah melakukan penandatanganan MoU. Ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau, kedua kawasan industri hijau, dan yang ketiga adalah untuk carbon capture storage atau CCS-nya. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang kita tandatangani sejak tahun kemarin," jelasnya.

Baca Juga:Indonesia–Singapura Sepakati Kerja Sama Energi, Termasuk Ekspor Listrik

Selain sektor energi, pertemuan Indonesia dan Singapura juga membahas berbagai agenda kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.

Dimana, dari 26 kesepakatan yang ditandatangani, sebanyak 18 merupakan kerja sama antar pemerintah atau government to government (GtoG), sedangkan delapan lainnya merupakan kerja sama antar pelaku usaha atau business to business (BtoB).