Pertamax Masih Rp 16.250 saat Harga Minyak Dunia Turun, Ekonom Nilai Masih Rasional

JawaPos.com - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax atau RON92 belum juga turun meskipun harga minyak dunia sudah lebih murah. Ekonom menilai kondisi ini masih dalam batas rasional.

Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi penghalusan harga dari yang selama ini diterapkan Pertamina. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keputusan Pertamina yang menahan harga Pertamax beberapa bulan sebelumnya.

"Ketika Pertamax dinaikkan menjadi Rp 16.250 pada Juni lalu, harga tersebut sebenarnya masih berada di bawah harga yang disiratkan formula karena harga produk BBM dunia saat itu sedang sangat tinggi. Pertamina menyerap kerugian ketika itu, sehingga saat harga minyak turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga Pertamax, bukan langsung menurunkannya," kata Yayan saat dihubungi, Jumat (3/7).

Yayan mengatakan, terdapat formula tersendiri menghitung harga BBM non subsidi. Sehingga, tidak semata mengacu kepada harga minyak dunia.

Baca Juga:Raja Juli Ungkap Kronologi Pertemuan dengan Bupati Kuansing, Akui Amplop Sudah Dikembalikan 17 Hari Sebelum OTT KPK

Proyeksi bulan Agustus 2026 formula dasar memang mengarah pada harga sekitar Rp 13.700 per liter, tetapi pendekatan smoothing memperkirakan harga berada di kisaran Rp16.000 per liter atau tidak jauh berbeda dengan harga saat ini.

Dengan penyesuaian harga Pertamax mengacu kepada sistem yang tepat, diperkirakan bisa berdampak pada inflasi sekitar 0,4 poin dalam tiga bulan.

Sebaliknya, apabila harga dipertahankan, manfaat penurunan harga minyak dunia lebih banyak digunakan untuk memperbaiki margin Pertamina, sementara beban subsidi pemerintah terhadap Pertalite dan Solar tetap menjadi komponen terbesar dalam anggaran.

"Jika Pertamax dipangkas ke formula, estimasi pass-through kami menyiratkan sekitar−0,4 poin persentase dari inflasi selama tiga bulan (pelonggaran tahunan dari 3,34 persen menuju sekitar 2,9 persen); jika ditahan, dampaknya nihil dan seluruh penurunan minyak mengalir ke anggaran dan ke pemulihan margin Pertamina," jelasnya.

Terpisah, Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Kristian Widya Wicaksono mengatakan, belum turunnya harga BBM non subsidi masih bisa diterima. Namun, pemerintah perlu menyampaikan secara transparan tentang penghitungan harga yang diterapkan kepada publik.