Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Siapkan Anggaran Rp 10 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (ANTARA/Heru Suyitno)

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk pemerataan listrik di wilayah yang belum terjamah. Dia menemukan masih ada ribuan desa yang belum merasakan kehadiran listrik.

Hal ini dipastikan Bahlil saat menggelar blusukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil saat berdialog dengan warga, Sabtu (20/6).

Bahlil membeberkan, pemerintah mencatat masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Artinya pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Amankan Bukti Dugaan Korupsi Silmy Karim

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.403 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun di seluruh Indonesia. Sementara itu, Program BPBL telah menghadirkan sambungan listrik bagi 220.845 rumah tangga, termasuk 19.161 rumah tangga di Jawa Tengah.

Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Bahlil tak memungkiri bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Namun, kondisi ini tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan rakyatnya di daerah terpencil.

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya.

Ia juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kondisi masyarakat yang belum menikmati listrik karena dirinya lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik.

“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan